Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerap Beda Pendapat Soal Kebijakan Pangan, Mendag Sebut Hubungan dengan Mentan Makin Harmonis

Kompas.com - 18/03/2021, 13:05 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, hubungannya dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo semakin harmonis dalam menyikapi persoalan pangan di Indonesia.

Hal itu diungkapkannya saat membahas keputusan pemerintah terkait impor komoditas pangan strategis yang sering kali silang pendapat antarkementerian dan menjadi polemik. 

Lutfi menyatakan, persoalan dengan Kementerian Pertanian (Kementan) memang cukup pelik.

Baca juga: Insentif Kartu Prakerja Dipakai untuk Beli Bahan Pangan hingga Paket Internet

 

Oleh sebab itu, dirinya melakukan pertemuan secara rutin dengan Syahrul guna membahas setiap permasalahan pangan.

"Karena memang permasalahannya pelik dengan Kementan, saya seminggu sekali menghadap ke kantor beliau (Mentan) untuk memastikan beliau tahu permasalahan yang ada sekarang," ungkap Lutfi dalam webinar Katadata: Tatanan Baru Ekspor-Impor dan Perdagangan Digital, Kamis (18/3/2021).

Menurut Lutfi, dalam pertemuan dengan Syahrul dilakukan beragam pembahasan mengenai persoalan pangan dan mencari solusi untuk bisa menanganinya.

Termasuk dalam hal ekspor-impor komoditas pangan.

"Dan kita memang mesti carikan jalan keluar, apa yang bisa kita kerjakan. Jadi kita result oriented. Dan mudahan-mudahan ini bisa terlihat bahwa hubungannya ini sekarang lebih harmonis," ujar Lutfi.

Baca juga: Perjanjian Impor 1 Juta Ton Beras Thailand Diteken Akhir Maret 2021

Tak hanya dengan Mentan, koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga disebut terjaga dengan baik.

Pertemuan secara berkala dilakukan untuk membahas persoalan pangan, baik via telepon atau bertemu langsung.

"Kalau sama Pak Menko seminggu bisa lebih dari dua kali laporan, tapi saya membiasakan ketemu langsung dengan Pak seminggu sekali," ungkap Lutfi.

Kebijakan mengenai pangan, khususnya impor memang wewenangnya berkaitan antara Kemendag, Kementan, dan Kemenko Perekonomian.

Silang pendapat seringkali terjadi silang pendapat antarkementerian.

Baca juga: Pengamat: Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton Tidak Logis

Seperti pada Maret 2020, Kemendag dan Kementan sempat berbeda pendapat terkait pembebasan izin impor bawang putih dan bawang bombai di masa pandemi Covid-19.

Sementara saat ini, pemerintah baru saja memutuskan untuk membuka keras impor beras sebanyak 1 juta ton di 2021 yang penugasannya akan dilakukan oleh Bulog.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com