Tak Bisa Tolak Impor Beras, Mentan SYL Minta Maaf ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa menolak kebijakan impor beras pada tahun 2021 ini.

Permintaan maaf tersebut disampaikan SYL di sela rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (18/3/2021).

Hal ini bermula ketika rapat sudah memasuki sesi akhir jelang pembacaan kesimpulan rapat. Syahrul Yasin Limpo sempat meminta adanya perubahan draf kesimpulan yang hendak bacakan.

“Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Menteri Pertanian menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah,” demikian bunyi salah satu poin dalam draf awal kesimpulan rapat yang sedianya akan dibacakan.

Baca juga: Banyak Orang yang Diet Keto, Mengapa Pemerintah Tetap Impor Beras?

Namun, Syahrul Yasin Limpo tiba-tiba melakukan interupsi dan menyampaikan sejumlah penjelasan. Akhirnya, draf kesimpulan tersebut berubah karena penghapusan poin kesepakatan antara DPR dan Menteri Pertanian terkait penolakan impor.

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari sampai dengan Mei tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri. Sehingga Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah," demikian bunyi poin kedua kesimpulan final dalam rapat tersebut.

SYL menjelaskan, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut. Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Baca juga: Indonesia Langganan Impor Beras dari Negara Mana Saja?

Karena itu, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

Ia juga menegaskan, Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.

"Upaya penyerapan gabah, saya lebih cenderung itu yang didahulukan, yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," kata dia.

Berdasarkan progonosa Kementan, stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya sepanjang Maret-April.

Baca juga: Impor Beras Era Megawati hingga Jokowi: Selalu Turun Saat Kampanye

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

Saat itu, Syahrul memang didesak untuk menyetujui atau menolak keputusan dari impor beras tahun ini.