Fitch Pertankankan Rating Kredit Indonesia, Ini Komentar Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB, dengan tetap mempertahankan outlook yang stabil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski Fitch memutuskan untuk mempertahankan peringkat kredit Indonesia, namun Indonesia masih perlu memperkuat beberapa hal, salah satunya dari sisi ketergantungan terhadap pendanaan dari eksternal.

"Meski memang kita cenderung stabil dari sisi growth maupun rasio utang, namun kita juga memiliki beberapa area yang perlu diperkuat, yakni dari sisi ketergantungan terhadap external financing," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Dilanda Wabah Virus Corona, Rating Kredit Indonesia Justru Naik

Di dalam laporan Fitch diesebutkan, Indonesia dianggap mampu menahan guncangan (shock) akibat pandemi tanpa dampak negatif bagi arah perekonomian jangka menengah.

Indonesia dinilai mampu menciptakan prospek pertumbuhan jangka menengah dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif terjaga. Reformasi struktural yang dijalankan juga memberi harapan bahwa Indonesia akan beranjak mencapai level yang semakin kompetitif dibanding negara sepantaran, baik dalam indikator tata kelola maupun dalam tingkat PDB per kapita.

Untuk diketahui, selama pandemi ini sudah ada 124 negara yang mengalami penurunan rating yang dilakukan oleh tiga lembaga pemeringkat.

"Fitch mendowngrade 51, Moody's 35, dan S&P 38. Dan kita melihat ada 133 negara yang mengalami revisi outlook negatif," ujar Sri Mulyani.

Untuk Indonesia sendiri, Fitch memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 5,3 persen di tahun 2021 dan 6,0 persen di tahun 2022. Pemulihan ekonomi didukung belanja stimulus pemerintah dan peningkatan ekspor.

Baca juga: Capai 44 Miliar Dollar AS, Ekonomi Digital RI Peringkat Teratas di Asia Tengara

Fitch berharap momentum pertumbuhan ekonomi didukung dengan langkah-langkah reformasi untuk peningkatan efektivitas kebijakan fiskal.

Sementara reformasi struktural melalui implementasi Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan akan meningkatkan iklim bisnis dan menarik investasi. Fitch juga melihat bahwa pengeluaran pemerintah tetap fokus pada penanganan gangguan kesehatan, menjaga konsumsi rumah tangga miskin dan rentan serta memberi dukungan bagi dunia usaha.