Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas: Belum Apa-apa Kok Malah Mau Impor Beras

Kompas.com - 25/03/2021, 20:32 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menilai, kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton tak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggaungkan cintailah produk dalam negeri.

Menurut Buwas, sapaan akrabnya, pernyataan Presiden Jokowi itu berarti para pemangku kepentingan harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk dalam hal pengadaan beras.

"Pak Presiden bahkan bilang cintailah produk dalam negeri artinya utamakan produksi dalam negeri. Saya pegang pembicaraan itu. Tapi belum apa-apa kok kita malah menyatakan (mau) impor beras, apalagi ini lagi masa panen," ujarnya dalam webinar PDIP, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Buwas Sebut 106.000 Ton Beras Impor 2018 Turun Mutu, Kok Bisa?

Buwas menyayangkan keputusan pemerintah membuka keran impor beras pada tahun ini.  Sebab dirinya meyakini produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Ia menyatakan, keyakinan itu berpegang pada data proyeksi Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait produksi beras nasional akan surplus pada 2021.

Adapun BPS menyebut potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Di sisi lain, Buwas mengungkapkan, per 25 Maret 2021 stok beras di Bulog mencapai 923.471 ton. Terdiri dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) 902.353 ton dan beras komersial 21.119 ton.

Sejak masa panen raya atau awal Maret hingga saat ini, penyerapannya Bulog sudah mencapai 145.000 ton. Ia memastikan serapan akan terus dilakukan sebab panen raya berlangsung hingga Mei.

Baca juga: Stok Beras Bulog Capai 923.000 Ton, Buwas Pede Tak Perlu Impor

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

Whats New
Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com