Ada Isu Transparansi Program PEN, Sri Mulyani: Kami Sangat Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan selalu transparan mengelola dana dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bendahara negara itu menyebut, pihaknya selalu menyampaikan perkembangan dana dan realisasi program PEN setiap bulan, baik kepada kementerian/lembaga terkait maupun dalam konferensi pers.

"Jadi kalau ada isu terkait transparansi, sangat transparan," kata Sri Mulyani dalam acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (25/3/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Gelombang Ketiga Penularan Covid-19 di Eropa dan Risiko Pembatasan Suplai Vaksin

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, laporan realisasi program PEN yang diadakan setiap bulan itu menjelaskan komponen besaran anggaran dalam beberapa sektor.

Adapun dalam program, terdapat 5 sektor yang didukung pemerintah, antara lain perlindungan sosial dengan anggaran mencapai Rp 157,41 triliun, kesehatan Rp 176,30 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 184,83 triliun, program prioritas Rp 122,42 triliun, dan insentif usaha Rp 58,46 triliun.

"Kita selalu mengatakan komponen kesehatan apa saja, untuk tenaga kesehatan berapa, vaksin berapa, 3T berapa. Untuk Perlindungan sosial sekian, BLT sekian," papar Sri Mulyani.

Dari sisi akuntabilitas, pihaknya selalu bertanya realisasi program PEN kepada kementerian yang melaksanakan program tersebut.

Pun bertanya alasannya jika realisasi program tidak sesuai yang diharapkannya.

Baca juga: 16 Juta Dosis Vaksin Sinovac Datang Lagi, Sri Mulyani: Menambah Confidence Jumlah Vaksinasi di Berbagai Daerah

"Kenapa program yang harusnya sudah dicairkan belum dicairkan? Kenapa ada feedback tenaga kesehatan belum terima insentif padahal anggarannya ada? Masalahnya ada di mana?" papar Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani ini juga melacak manfaat dari insentif yang digulirkan.

Di sisi lain, pihaknya berinteraksi dengan asosiasi dan dunia usaha untuk membahas dorongan apa lagi yang dibutuhkan.

Sebab dia tahu, setiap sektor membutuhkan rumus dan perlindungan yang berbeda.

"Di Kementerian Keuangan, kami ada mekanisme mingguan, begitu juga dengan Kemenko Perekonomian sehingga langsung mendapatkan feedback. kemarin PPnBM cuma sampai 1500 cc, padahal yang di atasnya juga pengin beli. Kita langsung lakukan kira-kira berapa yang dibutuhkan dan akan segera ubah PMK-nya," pungkas Ani.