Menaker: THR Itu Kewajiban yang Harus Dibayar Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja.

Namun, hingga saat ini masih belum jelas apakah THR tahun ini akan dicicil atau dibayar lunas kepada pekerja.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha membayar penuh tunjangan hari raya (THR) Lebaran pekerja tahun ini.

Baca juga: KSPI: 54 Perusahaan Belum Lunas Bayar THR 2020

Hal ini mengingat, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif bagi para pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19, sehingga pengusaha diharapkan memanfaatkan insentif tersebut dengan baik.

“THR tentu pada saatnya akan kami sampaikan, proses sekarang pembahasan di tim kerja dewan pengupahan nasional dan badan pekerja tripartit nasional. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Depenas maupun Tripartit nasional,” kata Ida di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Selanjutnya, hasil pembahasan akan disampaikan melalui rapat pleno tripartit nasional.

Tripartit nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR.

“Tentu saja secara umum kami sampaikan, THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya,” tegas dia.

Baca juga: Buruh Minta THR 2021 Tidak Dicicil Lagi

Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti masih banyaknya THR pekerja di tahun 2020 yang belum dibayarkan.

Demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR-nya belum selesai.

Namun, menurut Ida, laporan terkait belum beresnya pembayaran THR tahun 2020 sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten Kota.

Dia bilang, pada waktu itu, lebih besar pengaduan mengenai cara pembayara THR.

Selanjutnya, barulah pengaduan atau laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut.

Baca juga: Soal THR Lebaran, BPJS Watch: Yang Tahun 2020 Saja Belum Beres...

Ia memastikan, semuanya sudah ditindaklanjuti.

“Ini akan menjadi bahan kita untuk membahas pembayaran THR 2021, untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu sudah ditindak lanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi,” kata Ida.

Ida mengatakan, jika perusahaan menunggak pembayaran THR, maka dari pihak Kemenaker akan menindaklanjuti berdasarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.

Setelah itu akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran kepada pengusaha.