Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendamping Desa Kini Terdaftar sebagai Peserta BP Jamsostek

Kompas.com - 09/04/2021, 12:58 WIB
Kiki Safitri,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan penandatanganan MoU terkait penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, komitmen dalam memberikan perlindungan jamian sosial ketenagakerjaan di ekosistem Kemendes PDTT patut diapresiasi karena merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

“Dalam di butir ke-19 diamanahkan, Kemendes PDTT agar mengambil langkah-langkah agar pendamping desa menjadi peserta aktif dalam program jaminan ketenagakerjaan,” kata Anggoro dalam virtual konferensi, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Pegawai Pemerintah Non-ASN Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Aggoro menambahkan, saat ini Kemendes PDTT memiliki 34.449 pekerja berstatus tenaga pendamping, 1.039 pegawai non-ASN, dan 39.844 pekerja BUMDes yang dapat menjadi potensi. Ini menunjukkan potensi yang cukup besar bagi ekosistem Kemendes PDTT.

“Kami mengajak para pemeringkat di wilayah dan cabang BPJAMSOSTEK untuk berkordinasi agar nantinya kita bisa merealisasikan potensi tadi. Kami memandang kerjasama ini bisa menginspirasi kementrian lainnya,” tegas dia.

Anggoro menjelaskan, program jaminan sosial merupakan program wajib bagi pemberi kerja. Pelaksanaan impress ini merupakan bukti negara hadir dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, dengan menjadi anggota BPJAMSOSTEK, para pendamping desa bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai anak tunggal Kemendes tanpa dibebani oleh kekhawatiran.

“Saya berharap para pendamping desa, terus melakukan pendampingan agar desa memiliki instrumen data mikro. Saya yakin dengan terdaftarnya di BPJAMSOSTEK, pendamping desa dalam menjalankan tugas akan lebih enjoy dan lebih tenang, tidak dihantui bermacam kekawatiran karena banyak manfaat dari kepesertaan ini,” jelas Abdul Halim.

Baca juga: Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Program JHT via Online

Abdul Halim menjelaskan, peran pendamping desa sangat penting untuk memberantas kemiskinan dan desa tertinggal. Dia bilang, pihaknya akan bergerak bersama menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan yang mencakup pemberantasan kelaparan, meningkatkan kesehatan, dan kesejahteraan warga desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com