Cegah Korupsi Bansos, Risma Ajak Warga Koreksi Data Mulai Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengajak seluruh masyarakat turut mengoreksi Data Terpadu Bantuan Sosial (bansos) yang diperbarui. Targetnya, data tersebut bisa diakses mulai bulan depan, alias bulan Mei 2021.

Koreksi data dinilai bisa mencegah praktik korupsi bantuan sosial (bansos) yang digulirkan Kemensos untuk 40 persen masyarakat termiskin.

"Ke depan, yang kita lakukan adalah bagaimana data ini bisa diberikan secara transparan, siapapun bisa melihat siapa yang menerima bantuan, sehingga koreksi itu bisa dilakukan oleh masyarakat," kata Risma dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi secara daring, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Berapa Kenaikan Tagihan Listrik Rumah Tangga Per Bulan Mulai 1 Juli?

Risma menuturkan, koreksi masyarakat akan melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang saat ini sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepadanan data dilakukan usai Kemensos menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama ini menbuat bansos yang disalurkan pada Maret-April sudah sesuai dengan NIK.

"Kalau misalnya, ada tetangga tidak layak menerima bantuan, tapi kenapa di situ ada (tertera di DTKS)? Itu bisa dikoreksi, yang mengoreksi adalah masyarakat," sebut Risma.

Tak cukup sampai sana, pihaknya meminta Pemda terus meng-update DTKS setiap bulan. Sebab bagaimanapun, data berubah sangat cepat. Penerima bansos yang pindah rumah hingga meninggal harus terus diperbarui.

"Terus dilakukan updating data tiap bulannya. Itu yang coba kita upayakan, mudah-mudahan pertengahan bulan ini kami bisa membuka data itu, sehingga data itu bisa transparan," sebutnya.

Baca juga: 17,4 Juta Orang Dapat Bansos, Cek Data Penerima di dtks.kemensos.go.id