Indonesia Minta Malaysia Kembali Rundingkan MoU Penempatan PMI

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah manyatakan, Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Malaysia untuk kembali melakukan perundingan renewal nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Diharapkan perundingan renewal MoU antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Malaysia dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution,"  kata Menaker Ida.

Hal tersebut disampaikan Ida saat melakukan video conference dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia Datuk Seri Saravanan Murugan beserta jajarannya pada Kamis (6/5/2021).

Sebagai informasi, initial draft MoU sektor domestik telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Malaysia pada September 2016. Namun, hingga saat ini, kerja sama tersebut masih terus dibahas secara konkret oleh kedua negara.

Baca juga: Delapan Desa di Perbatasan Indonesia-Malaysia Kini Teraliri Listrik

Dalam keterangan tertulisnya kepada Komaps.com, Kamis, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan hal tersebut terjadi lantaran counter-draft atau draf tanggapan Pemerintah Malaysia atas initial draft MoU dari Indonesia baru disampaikan kepada Pemerintah RI pada Agustus 2020.

“Saya berharap kita (Indonesia dan Malaysia) bisa tuntaskan MoU ini, mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara," kata Menaker Ida.

Lebih lanjut, Menaker Ida ingin kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan MoU sektor domestik berdasarkan skema one channel recruitment.

“Saya menginginkan Datuk Seri bisa memberikan atensi terhadap isu tentang Oone channel recruitment dan spesifikasi jabatan, one worker one task," katanya.

Baca juga: Mampu Kurangi Pengangguran, Gojek Digandeng Kemnaker untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Menurutnya, spesifikasi jabatan dalam draf MoU merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap Calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri sudah memiliki kompetensi khusus.

Pada kesempatan tersebut, Menaker mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa tiap negara penempatan PMI memiliki aturan ketenagakerjaan terkait sektor domestik.

Karenanya, tujuh spesifikasi jabatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 354 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada pengguna perseorangan perlu disesuaikan.

Menaker Ida menjelaskan, spesifikasi jabatan dalam draf MoU untuk penempatan dan perlindungan sektor domestik saat ini telah disesuaikan menjadi lima jabatan.

Baca juga: Hadirkan Posko THR, Kemnaker Terima 776 Laporan terkait THR 2021

Adapun jabatan tersebut antara lain Housekeeper and Family Cook, Child and Baby Care, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Gardener.

Jabatan sebelumnya, yaitu Housekeeper, kini sudah digabungkan dengan Family Cook. Sementara itu, Babysitter telah digabung dengan child care worker.

Menaker menegaskan, penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara yang telah memiliki  dokumen kerja sama bilateral dengan Pemerintah Indonesia, regulasi yang mengatur tenaga kerja asing, serta program jaminan sosial.