Sri Mulyani Lagi-lagi Jengkel, Pemda Banyak Alokasikan Belanja untuk Pegawai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan kejengkelannya terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menggunakan APBD dengan efektif.

Pemda lebih banyak menggelontorkan dana untuk belanja pegawai dibanding belanja modal yang jelas-jelas memiliki manfaat banyak untuk masyarakat di daerah tersebut.

Pada tahun 2019 saja, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 34,74 persen, sedangkan rata-rata belanja modal masih rendah sebesar 20,27 persen.

"Bahkan (belanja pegawai) di daerah yang tertinggi bisa mencapai 53,9 persen, dan porsi belanja modal yang terendah hanya 7,1 persen," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Jokowi: Tempatkan Produk UMKM di Etalase Terdepan Pusat Perbelanjaan

Padahal kata Sri Mulyani, ketimpangan antar daerah di Indonesia masih sangat lebar. Akses air bersih rata-rata mencapai 89,27 persen, tapi masih ada daerah ada yang baru mencapai 1,06 persen.

Begitu juga dengan tingkat kemiskinan. Ada daerah dengan rata-rata tingkat kemiskinan 2,68 persen, tapi masih ada daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mencapai 43,65 persen.

Maka itu, pihaknya meminta Pemda maupun pemerintah pusat melihat kembali belanja yang harusnya digelontorkan. Hubungan keuangan antara pusat dengan daerah perlu dikembangkan untuk meminimalkan ketimpangan antara vertikal dan horizontal serta mendorong kualitas belanja daerah.

Baca juga: Tolak Wacana Tax Amnesty Jilid II, Kadin: Nanti Ditertawakan Negara Lain

"Maka penting dan mendesak untuk merekonstruksi kembali hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pelosok NKRI," ucap Sri Mulyani.

Sementara menurut G20 survailance note yang disampaikan pada virtual meeting G20 Leader Summit, Indonesia berpotensi menerima tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen jika belanja digelontorkan ke sektor produktif.

Tambahan pertumbuhan sebesar 1 persen itu bakal dinikmati dalam 4 tahun berikutnya, jika setengah persen dari PDB diarahkan untuk belanja infrastruktur.

"Jadi asesmen kembali menegaskan bahwa realisasi belanja negara ke arah belanja produktif harus dilakukan dan diperkuat," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Bicara Reformasi Pajak 2022, Sri Mulyani Singgung soal PPN