Defisit APBN Tembus Rp 138,1 Triliun pada April 2021, 0,83 Persen dari PDB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan defisit APBN hingga April 2021 mencapai Rp 138,1 triliun.

Angka ini setara dengan 0,83 persen dari PDB RI dari target defisit sebesar 5,7 persen tahun ini. Defisit juga setara 13,7 persen dari target defisit mencapai Rp 1.006,4 triliun.

"Defisit APBN hingga April 2021 sedikit mengalami perbaikan Rp 138,1 triliun, juga relatif lebih rendah," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2022 Turun hingga ke 4,5 Persen dari PDB

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menyebut, defisit terjadi lantaran penerimaan negara lebih rendah dibanding belanja negara untuk mengantisipasi dampak Covid-19.

Tercatat, penerimaan negara hingga April 2021 baru Rp 585 triliun. Capaian tersebut setara 33,5 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 mencapai Rp 1.743,6 triliun.

Pendapatan negara ini didapat dari pajak Rp 374,9 triliun atau 30,5 persen dari target sebesar Rp 1.229,6 triliun. Meski masih terkontraksi -0,46 persen, kontraksinya lebih baik dibanding -3 persen pada tahun 2020.

"Dibanding tahun lalu, pertumbuhan ini sudah lebih baik karena tahun lalu bulan April 2020 pertumbuhan penerimaan pajak kontraksinya -3 persen, jadi ada perubahan arah," ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, penerimaan negara dari bea dan cukai mencapai 78,7 triliun dari target Rp 215 triliun, PNBP Rp 131,3 triliun dari target Rp 298 triliun, dan hibah sebesar Rp 100 miliar dari target Rp 900 miliar.

Angka tersebut masih tumbuh masing-masing sebesar 36,5 persen (year on year/yoy), 14,9 persen (yoy), dan 94,2 persen (yoy).

Belanja negara

Sri Mulyani mencatat belanja negara sudah tembus Rp 723 triliun hingga April 2021, atau 26,3 persen dari target Rp 2.750 triliun sepanjang tahun ini.

Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Dia merinci, belanja pemerintah pusat dibagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L masing-masing Rp 278,6 triliun dan Rp 211,3 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN Bisa di Bawah 3 Persen di 2023, Ini Alasannya

Belanja K/L sudah mencapai 27 persen dari target Rp 1.032 triliun, sementara belanja non K/L sudah 22,9 persen dari target Rp 922,6 triliun. Kendati demikian, belanja barang seperti untuk perjalanan dinas ditekan hingga -2,6 persen.

Perjalanan dinas ini diarahkan untuk belanja operasional yang berhubungan dengan vaksin, sehingga tumbuh 65 persen (yoy). Tercatat, belanja vaksin mencapai Rp 7,4 triliun dan hingga 20 Mei 2021, sebanyak 23,9 juta dosis vaksin sudah diberikan.

"Belanja barang kita coba re-focusing dari barang yang berhubungan dengan perjalanan dinas jadi barang seperti vaksin dan kesehatan. Tapi belanja modal tetap kita akselerasi," beber Sri Mulyani.

Selanjutnya TKDD terealisasi Rp 233,2 triliun atau 29,3 persen dari target Rp 795,5 triliun. TKDD terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 216,4 triliun atau 29,9 persen dari target Rp 723,5 triliun, lebih rendah dibanding tahun lalu sebesar 31,6 persen.

Sementara dana desa mencapai Rp 16,9 triliun atau Rp 23,4 persen dari target Rp 72 triliun.

"TKDD secara overall masih terkontraksi 3,4 persen. DBH ada kenaikan karena penyaluran kurang bayar tapi DAU -16 persen dan DAK Fisik -3,6 persen," pungkas Sri Mulyani.