Sri Mulyani: Banyak Program di Daerah Kuras APBD, tapi Hasilnya Enggak Ada...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi mengomentari pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain soal minimnya belanja modal, Bendahara Negara itu turut mengomentari banyaknya program yang digagas daerah.

Program yang terlalu banyak membuat anggaran APBD dibagi-bagi sedemikian kecil sehingga hasilnya jadi tak maksimal.

Baca juga: Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Padahal jika Pemda fokus hanya pada program prioritas, maka hasil pembangunan akan lebih efektif mengingat sepertiga dana dalam APBN disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Daerah membuat programnya begitu banyak, ini Pak Presiden mengharapkan supaya terjadi simplifikasi dan lebih fokus, karena kalau tidak uangnya diecer-ecer sehingga program kecil-kecil dan tidak ada hasilnya," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021).

Sri Mulyani merinci, pada tahun 2021 Pemda memiliki 29.623 program. Kegiatannya bahkan lebih banyak, mencapai 263.135.

"Sehingga memang hasilnya kayak enggak ada karena untuk berbagai kegiatan saja," seloroh Sri Mulyani.

Baca juga: 6 Daerah Kena Sanksi dari Sri Mulyani karena APBD Tak Seusai Ketentuan

Sementara itu, efektifitas belanja negara sangat tergantung kepada daerah sejak desentralisasi fiskal berlaku.

Berkat desentralisasi fiskal, TKDD mencapai Rp 790 triliun, bahkan besarannya sempat menyentuh di atas Rp 800 triliun pada tahun 2019.

Sri Mulyani bilang, sebanyak 45 persen dari penerimaan negara disalurkan menjadi TKDD.

Desentralisasi fiskal membuat setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk membangun sehingga indeks pemerataan antardaerah menjadi lebih baik pada angka 0,55 dari sebelumnya pada level 0,72.

"TKDD ini porsinya 28-30 persen dari total belanja negara, jadi porsinya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu dampak maupun pemanfaatan TKDD menjadi sangat penting. Karena kalau tidak, berarti 1/3 APBN kita tidak bisa ditrack efektifitasnya," tandas Sri Mulyani.