Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Gandeng Pengawas Perbatasan Australia

Kompas.com - 27/05/2021, 14:19 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya memberantas penangkapan ikan ilegal tak dilaporkan dan tak teregulasi (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing/IUUF) terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Teranyar, KKP menggandeng pasukan pengawas perbatasan Australia (Australian Border Force/ABF) dalam pengawasan dan penegakan hukum kepada para penangkap ikan ilegal.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar mengatakan, kedua belah pihak sudah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Baca juga: KKP Kembali Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi, Simak Syarat dan Jalurnya

“Penandatanganan MoU antara Ditjen PSDKP dan ABF ini akan semakin memperkuat kerja sama antar kedua lembaga dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum," kata Antam Novambar dalam siaran pers, Kamis (27/5/2021).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KKP ini mengungkapkan, kerja sama akan mencakup kegiatan patroli terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas, serta kerja sama bilateral dan multilateral lainnya.

“Sebagai salah satu implementasinya, akan dilaksanakan Operation Gannet 5 di wilayah perbatasan Indonesia-Australia untuk beberapa hari ke depan,” jelas Antam.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Suharta menyampaikan, kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan illegal fishing di wilayah perbatasan telah berjalan sangat baik selama ini.

Kerja sama telah dilaksanakan dalam skema Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).

Baca juga: KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

“Ini forum kerja sama yang memang secara khusus dibentuk untuk mewadahi kerja sama di bidang pengawasan dengan pihak Australia,” ujar Suharta.

Sebagai informasi, kedua negara berkomitmen memberantas praktek penangkapan ikan ilegal yang berdampak pada kesejahteraan negara.

Pasalnya, ilegal fishing kerap dibarengi dengan perbudakan manusia dan penyelundupan senjata hingga narkoba.

Kedua negara menjalani Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com