Erick Thohir Bakal Pangkas Jumlah Komisaris Garuda Indonesia untuk Efisiensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal memangkas jumlah komisaris PT Garuda Indonesia Tbk sebagai salah satu langkah efisiensi.

Hal ini menindaklanjuti usul Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia Peter Gontha.

Dalam surat kepada Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetio bertanggal 2 Juni 2021, Peter minta memberhentikan pembayaran gaji dewan komisaris sampai rapat pemegang saham mendatang.

Baca juga: Komisi VI DPR Bakal Panggil Erick Thohir Bahas Opsi Penyelamatan Garuda Indonesia

"Saya rasa yang diusulkan Pak Peter sangat bagus, bahkan saya ingin usulkan, kalau bisa komisaris Garuda Indonesia 2 atau 3 saja," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (2/6/2021).

Erick mengatakan, ketika perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi dengan menawarkan pensiun dini kepada karyawan, maka langkah efisiensi perlu juga dilakukan di jajaran atas, seperti komisaris.

"Jangan yang tadi misalnya ada pensiun dini tapi komisarisnya enggak dikurangin. Nah nanti kita akan kurangi, kecilin jumlahnya, itu bagian dari efisiensi, jadi benar-benar mencerminkan (upaya dari) komisaris dan direksi Garuda," jelas dia.

Erick mengatakan, butuh waktu setidaknya dua minggu untuk memproses pengurangan jumlah komisaris Garuda Indonesia.

Selain itu, harus melalui tahap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingat maskapai pelat merah ini juga merupakan perusahaan terbuka.

Baca juga: Kementerian BUMN Kaji 4 Opsi Penyelamatan Garuda Indonesia

"Ini kita akan lakukan sesegara mungkin, kasih waktu dua minggu lah, ada RUPS-nya tapi, mesti berdasarkan RUPS, nanti kita kecilkan jumlah komisarisnya," kata Erick.

Isi Surat Peter Gontha

Melalui surat kepada pihak direksi Garuda Indonesia, Peter Gontha mengatakan bahwa dewan komisaris sangat mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin kritis.

Serta memahami pula faktor-faktor yang menyebabkan kondisi Garuda Indonesia saat ini.

Seperti karena tidak adanya penghematan biaya operasional, antara lain pada GHA.

Lalu tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor, tidak adanya evaluasi atau perubahan penerbangan/rute yang merugi, serta cash flow manajemen yang tidak dapat dimengerti.

Baca juga: Terlilit Utang Rp 70 Triliun, Apa Saja Strategi Garuda Indonesia untuk Bertahan?

Selain itu, dikarenakan pula minimnya keterlibatan komisaris. Peter bilang, keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara sepihak tanpa koordinasi dan melibatkan dewan komisaris, saran komisaris yang tidak diperlukan, serta aktivitas komisaris yang hanya 5-6 jam per minggu.

Oleh sebab itu, ia merasa dengan memberhentikan pembayaran gaji dewan komisaris ke depannya dapat membantu kondisi keuangan perusahaan.

Serta diharapkan bisa menjadi contoh bagi pihak lain untuk memahami kondisi Garuda Indonesia saat ini.

"Maka kami mohon, demi sedikit meringankan beban perusahaan, untuk segera, mulai bulan Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang," tulisnya.

Baca juga: Kemenaker Minta Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Hindari PHK Karyawan

"Di mana diharapkan adanya keputusan yang jelas dan mungkin sebagai contoh bagi yang lain agar sadar akan kritisnya keadaan perusahaan," lanjut Peter dalam surat tersebut.