Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinovac dan Sinopharm Kantongi Izin WHO, Erick Thohir: Vaksin Impor Kita Bukan Kaleng-kaleng

Kompas.com - 02/06/2021, 17:32 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, vaksin Covid-19 Sinovac dan Sinopharm yang digunakan oleh Indonesia kini sudah mendapatkan izin dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Erick mengatakan, hal ini merupakan hasil kerja keras dari koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri.

"Saya tentu senang, hari ini ketika ada dua vaksin yang selama ini kita bekerja keras, sudah masuk list WHO, yaitu Sinovac dan Sinopharm yang memang mayoritas kita pergunakan," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: Agar Berdampak Positif ke Perekonomian, Vaksinasi Harus Capai 1 Juta Dosis Per Hari

Menurut Erick, terdaftarnya Sinovac dan Sinopharm di WHO membuktikan bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia memiliki kualitas terjamin. Lantaran, kedua vaksin asal China tersebut sempat diragukan oleh banyak pihak.

Sinovac sendiri digunakan sebagai dalam program vaksinasi Covid-19 gratis yang diberikan oleh pemerintah, sementara Sinopharm digunakan dalam program vaksinasi gotong royong.

"Jadi baik vaksin gotong royong atau vaksin pemerintah, kita senang hari ini membuktikan bahwa pilihan vaksin impor yang kita lakukan bukan kaleng-kaleng, tapi vaksin beneran," ungkap Erick.

Ia menjelaskan, dengan terdaftarnya kedua vaksin itu maka memastikan keamanan penggunaannya bagi masyarakat.

Selain itu, sekaligus memberi kepastian bagi beberapa negara untuk kembali membuka akses bagi warga Indonesia.

"Mudah-mudahan dengan ini, nantinya apakah beberapa negara yagn tadinya menutup untuk (warga) Indonesia ke luar negeri, sekarang bisa lebih terbuka apakah untuk bisnis, ataukah umroh dan haji," jelasnya.

Tentu terkait akses perjalanan ke luar negeri, kata Erick, perlu adanya sinkronasi dengan berbagai negara yang dalam hal ini merupakan wewenang Kementerian Luar Negeri.

"Tapi semua vaksin yang sudah masuk list WHO mestinya friendly," imbuhnya.

Baca juga: Erick Thohir Soal Abdee Slank: Masa Musisi Indonesia Enggak Boleh Naik Kelas?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com