BKN Masih Jadwalkan Rekrutmen CPNS dan PPPK di Bulan Juni Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan pada Juni ini masih menjadi tanda tanya kepastian tanggal pelaksanaannya.

Pihak Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pun masih enggan membeberkan tanggal pembukaan pendaftaran rekrutmen tersebut.

"Insya Allah masih Juni," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Tarik Ulur Kepastian Jadwal Seleksi CPNS dan PPPK yang Dinanti Calon Pelamar

Hingga kini, lanjut Bima, pihak Panselnas masih menantikan surat keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait kepastian jadwal pelaksanaan CPNS dan PPPK.

Dihubungi terpisah, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo juga ikut merahasiakan pelaksanaan rekrutmen calon pegawai pemerintahan. "Akan segera diumumkan oleh BKN," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, tahun ini, pemerintah mencari 1,27 juta calon Aparatur Sipil Negara (CASN) terdiri dari Sekolah Kedinasan, CPNS maupun PPPK yang ada di pemerintahan pusat serta daerah. Adapun jumlah kebutuhan CASN di pemerintahan pusat sebanyak 83.669.

Sedangkan di daerah, jumlah kebutuhannya mencapai 1,19 juta orang, meliputi guru PPPK 1 juta lebih, PPPK non-guru sebanyak 70.008, dan CPNS sebanyak 119.094.

Nantinya, para CASN ini akan mengisi posisi di pemerintahan pusat sebagai Dosen, Penjaga Tahanan, Penyuluh KB, Analis Perkara Peradilan, Pemeriksa, Perawat, Analis Hukum Pertanahan. Berikutnya, posisi Jaksa, Dokter, Statistisi, Pranata Komputer, Pranata Barang Bukti, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyuluh Perikanan, dan Perencana.

Baca juga: Alasan Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Belum Dibuka Hari Ini

Posisi di pemerintahan provinsi yang dibutuhkan adalah Guru BK, Guru TIK, Guru Matematika, Guru Seni Budaya, Guru Bahasa Indonesia, Perawat, Dokter, Asisten Apoteker, Perekam Medis, Apoteker. Kemudian, jabatan Pranata Komputer, Polisi Kehutanan, Pengawas Benih Tanaman, Pengelola Keuangan, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Alokasi jabatan yang dibutuhkan di pemerintahan kabupaten/kota antara lain Guru Kelas, Guru Penjasorkes, Guru BK, Guru TIK, Guru Seni Budaya, Perawat. Selanjutnya, Bidan, Dokter, Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Penyuluh Pertanian, Auditor, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola Keuangan, dan Verifikator Keuangan.