KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 8,04 Triliun untuk Belanja Tahun 2022

AKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 8,04 triliun untuk menambah pagu indikatif tahun 2022.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tambahan anggaran dibutuhkan mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu indikatif tahun 2022.

"KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 8 triliun. Mudah-mudahan disetujui, Pak. Agar dapat melaksanakan kegiatan prioritas utamanya untuk kegiatan masy, dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Soal Fintech, Bos LPS Sebut Pengawasan Kuat Sangat Dibutuhkan

Rencananya, tambahan bakal dialokasikan untuk belanja operasional dan pegawai, serta belanja non operasional.

Alokasi belanja operasional sebesar Rp 236,61 miliar, sementara alokasi belanja non operasional sebesar Rp 7,80 triliun.

"Belanja operasional untuk pemenuhan belanja pegawai, dan operasional di pusat dan daerah. Belanja non operasional digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan program KKP," sebut Trenggono.

Trenggono menjelaskan, KKP menyiapkan sejumlah rancangan kegiatan prioritas Unit Kerja Eselon I KKP tahun 2022, baik dari sektor tangkap, budidaya, hingga penguatan daya saing SDM.

Untuk sektor perikanan tangkap, program prioritasnya berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA perikanan tangkap pasca produksi, diversifikasi usaha nelayan, premi asuransi nelayan, kampung nelayan maju, dan fasilitasi jaminan hari tua nelayan.

Baca juga: KKP Ringkus 2 Kapal Illegal Fishing Asal Filipina di Laut Sulawesi