Kemenkeu Prihatin, Belanja Daerah Baru Terealisasi 12,7 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat mengaku prihatin dengan realisasi belanja pemerintah daerah yang masih minim di tengah perjuangan pemerintah memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menyebut, realisasi belanja daerah hanya 12,7 persen hingga bulan April 2021.

"Dibanding pemerintah pusat sudah hampir 40 persen. Saya rasa perlu menjadi perhatian kita," kata Astera Primanto Bhakti dalam acara Final Lomba Bedah Data APBD secara virtual, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 8,04 Triliun untuk Belanja Tahun 2022

Di samping itu, komposisi belanja daerah banyak dialokasikan untuk belanja non produktif alias belanja pegawai.

Astera mengungkapkan, belanja pegawai memakan porsi hingga 58 persen dari realisasi belanja 12,7 persen.

"Sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, baik gaji, reimburse, honor, perjalanan dinas, dan lainnya yang muaranya adalah belanja pegawai," beber dia.

Sedangkan untuk belanja modal baru sekitar 5-6 persen dari total realisasi 12,7 persen.

Apalagi pihaknya belum melihat lebih lanjut, belanja modal yang digelontorkan masuk ke sektor-sektor produktif atau sebaliknya.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Percepat Belanja Modal, Ini Alasannya

"Ini terus terang menjadi perhatian kita semua. Jadi ini merupakan trigger kenapa kita ingin ada bedah data APBD untuk dilakukan stakeholder kita, karena data APBD luar biasa kaya," pungkasnya.