Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Siap Lanjutkan Tax Amnesty hingga Perluas Basis Cukai

Kompas.com - 08/06/2021, 18:38 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap melanjutkan reformasi di bidang perpajakan, baik dari pemberlakuan tax amnesty hingga pengenaan cukai pada barang tertentu.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani menanggapi berbagai masukan yang diminta Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja bersama pemerintah.

"Saya rasa yang disampaikan oleh Panja Pendapatan Negara, kami menerima. Termasuk untuk menggunakan data tax amnesty, memanfaatkan potensi penerimaan pajak digital economy, dan perluasan basis cukai," kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Soal Tax Amnesty, Kemenkeu: Seyogianya Memang Tidak Diberikan Terlalu Sering...

Kendati demikian, Menkeu ini mengatakan, perluasan basis cukai harus berhati-hati. Pemerintah tak serta merta membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan pemulihan ekonomi yang terlihat masih sangat dini.

Untuk itu pihaknya bakal melakukan berbagai komunikasi bersama Komisi XI DPR RI terkait potensi pengenaan cukai yang dianggap perlu.

"Kita akan menjaga dan tetap berhati-hati, karena cukai mmg instrumen yang sangat penting untuk mengendalikan konsumsi, namun bisa dilihat sebagai sumber penerimaan negara juga," beber dia.

Intinya, kata Sri Mulyani, pihaknya mencari keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan APBN. Pasalnya, pemulihan ekonomi tak bisa selesai hanya dalam satu sisi

"Kita harus sama-sama berkomunikasi terkait apa yang akan kita gunakan, baik follow up tax amnesty, mengenai potensi basis pajak atau penerimaan yang lain termasuk cukai,' sebut dia.

Sebagai informasi, target penerimaan pajak tahun 2021 ditetapkan pada rentang Rp 1.499,3 triliun sampai Rp 1.528,7 triliun atau mencapai 8,37-8,42 persen dari PDB tahun 2022.

Baca juga: Mengenal Arti Tax Amnesty dan Tujuannya

Sementara target PNBP sebesar 1,80 persen - 2,00 persen dari PDB atau senilai Rp 322,4 triliun - Rp 363,1 triliun, dan Hibah sebesar 0,01 persen - 0,02 persen dari PDB atau senilai Rp 1,8 triliun - Rp 3,6 triliun.

Secara keseluruhan, pendapatan negara tahun 2022 ditargetkan sebesar 10,18 persen - 10,44 persen terhadap PDB atau senilai Rp 1.823,5 triliun - Rp 1.895,4 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com