Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengenaan Bea Masuk Garmen Impor Diminta Tak Pukul Rata Semua Produk

Kompas.com - 11/06/2021, 09:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) alias safeguard untuk produk garmen impor.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengimbau, tarif bea masuk untuk produk garmen impor itu sebaiknya tidak dipukul rata alias perlu ada pengecualian.

“Menurut saya tetap bisa dilakukan pengecualian dengan tidak memberikan safeguard untuk yang merek-merek branded. Apalagi untuk yang menjadi komplemen untuk produk-produk lokal,” ujar Enny dalam siaran pers, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Bea Masuk Garmen Impor Bakal Diterapkan, Pemerintah Diminta Antisipasi Jalur Tikus

Menurut Enny, produk impor dengan merek global memiliki spesifikasi tersendiri dan mempunyai segmentasi pasar untuk kalangan berpendapatan tinggi.

Jika produk-produk ini dikenakan safeguard, maka harga-harga barang tersebut semakin melambung tinggi di pasaran.

“Nah, itu tentu menyebabkan barang-barang branded tadi menjadi mahal, sehingga orang akan memilih membelinya justru ke luar negeri, seperti ke Singapura dan sebagainya,” imbuh Enny.

Ketua Umum Asosiasi Peritel Merek Global Indonesia (Apregindo), Handaka Santosa menambahkan, garmen merek global adalah komplimen untuk produk lokal.

Dia merasa tak tepat jika garmen merek global disamaratakan dan disebut membuat industri garmen dalam negeri tertekan, karena keduanya memiliki pasar yang berbeda.

Baca juga: Pemerintah akan Terapkan Bea Masuk Garmen Impor, Pelaku Usaha Keberatan

“Yang menjadi pesaing kita adalah garmen produk import massal atau generic, karena produk itu dijual dengan harga sangat murah, sehingga mematikan garmen lokal,” terang Handaka.

Karena itu ia menyayangkan jika pemerintah memukul rata garmen impor.

Hal ini, menurut Handaka, akan membuat daya saing Indonesia dengan negara di kawasan menjadi berkurang.

Kelengkapan produk yang tersedia di dalam negeri akan kalah dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

“Jika tidak tersedia secara lengkap di dalam negeri, maka akan ada perbedaaan besar dengan harga di misalnya Singapura dan Bangkok. Jika demikian, maka orang Indonesia nantinya akan pilih belanja ke luar negeri,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com