Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Yakin Program Kampung Ikan Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kompas.com - 15/06/2021, 17:01 WIB
Elsa Catriana,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani mengatakan, program Kampung Ikan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan.

Program Kampung Ikan merupakan program pengembangan berbagai jenis komoditas perikanan di suatu desa atau daerah tertentu.

"Sebenarnya pada hakekatnya, kampung ikan sudah ada di tengah masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana menginovasi kampung ikan yang sudah ada dan supaya bisa berkembang," katanya dalam acara Bedah Buku Model Pengembangan Kampung Ikan dalam mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan secara virtual, Selasa (15/6/2021).

Program Kampung Ikan dinilai bisa membuat desa menjadi fokus dalam peningkatan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional. Bahkan kata Yayan, bila produk yang dihasilkan program kampung ikan punya kulaitas yang baik, maka produk tersebut bisa diekspor ke berbagai negara.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Luhut: Buah dari Ramai-ramai Mudik

Walau demikian diakui Yayan, masih ada sejumlah tantangan yang umumnya dijumpai dalam pengembangan Kampung Ikan. Misalnya terkait dengan masalah sistem produksi yakni teknologi yang masih tradisional, produksinya hanya untuk kebutuhan sendiri, hingga penggunaan tenaga kerja rumah tangga sehingga tingkat serapan tenaga kerja juga masih terbatas.

Dari sisi sistem usaha, ia juga menilai skala produksi masih relatif kecil dan belum terintegrasi dari hulu hilir.

Sementara itu, Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai, diperlukan kajian intensif jika desa ingin fokus kepada komoditas perikanan tertentu.

"Kajian praprogram yang intensif dan menyeluruh agar potensi keberhasilan dan keberlanjutan programnya lebih besar," kata Abdul Halim.

Menurut dia, sebenarnya program Kampung Ikan ini serupa dengan gagasan Minapolitan yang pernah dijalankan KKP sebelumnya.

Ia berpendapat agar pelaksanaan program tersebut dapat lebih optimal, pemerintah perlu memberikan kepastian kepada pembudidaya ikan terkait zonasi wilayah.

"Hal ini berkaitan erat dengan penyusunan Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) di level provinsi," kata dia.

Baca juga: Apa Langkah Pelindo II untuk Berantas Pungli di Tanjung Priok?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com