Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menteri Keuangan) Sri Mulyani Indrawati terus mencermati berbagai perkembangan Covid-19 termasuk mewaspadai munculnya varian baru Covid-19 yang sudah mulai masuk ke Indonesia.

“Munculnya varian baru yang sudah masuk ke Indonesia, karakternya mudah sekali menular dan tentu ini tidak hanya satu varian ada dari India, South Afrika, dan kita akan perlu terus tingkatkan kewaspadaan,” kata dia dalam webinar BPK, Selasa (15/6/2021).

Sri Mulyani mengatakan, percepatan vaksinasi merupakan kunci untuk penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu, akses kecepatan vaksinasi antar negara pun tidak merata. Tak hanya itu, realisasi vaksinasi di Indonesia masih cenderung rendah dan cakupannya tidak merata.

“Kita akan perlu terus tingkatkan kewaspadaan, askes kecepatan vaksinasi tidak merata antar negara dalam negara kita sendiri, perlu lakukan strategi vaksinasi," ucap dia.

Baca juga: Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Untungnya berbagai faktor mengindikasikan pemulihan seperti indeks keyakinan masyarakat, indeks penjualan ritel yang meningkat di level 223,9, penjualan mobil secara ritel naik signifikan hingga 227 persen. Serta indikator produksi dan konsumsi listrik yang mulai meningkat.

Sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 diyakini dapat mencapai 7 persen hingga 8 persen. Meski begitu, adanya faktor ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi ini akan bergantung pada kebijakan 'gas-rem' pemerintah.

"Gas rem itu seberapa lebih banyak gas daripada rem atau lebih banyak remnya daripada gasnya. Kalau lebih banyak nge-remnya , kecepatan untuk majunya kan lebih lambat. Tapi kalau kita lebih banyak nge-gasnya dan lebih sedikit remnya, berarti kita lebih laju," ujar Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, jika kondisi ekonomi mulai pulih di tahun ini, maka pada tahun depan pemerintah siap untuk menormalkan kembali kebijakan fiskal. Namun, menurut sejumlah ahli kesehatan dan epidomoloigi, vaksinasi masih akan berlangsung hingga 2022.

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah hal itu pada kebijakan fiskal dalam APBN. Tujuannya agar APBN juga turut hadir pada masyarakat dan membantu penanganan Covid-19.

Baca juga: OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol