Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum juga berakhir. Bahkan, kondisi pandemi di Tanah Air kembali memburuk.

Data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga Kamis (24/6/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 20.574 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan rekor tertinggi jumlah kasus harian selama pandemi berlangung di Tanah Air.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.053.995 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Pemerintah: Biaya Lockdown Lebih Mahal

Untuk di DKI Jakarta juga terjadi lonjakan kasus baru Covid-19 sebanyak 7.505 kasus pada hari ini. kasus baru itu merupakan hasil pemeriksaan terhadap 20.460 orang yang dites PCR hari ini.

Dengan lonjakan kasus tersebut, kasus aktif Covid-19 di Jakarta kini berada di angka 40.900 kasus. Sementara jumlah kasus Covid-19 secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 494.462 kasus.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 445.450 dan total 8.112 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,7 persen

Melihat fenomena tersebut, sejumlah pihak menyarankan pemerintah melakukan lockdown.

Namun, pemerintah menilai langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

PPKM Mikro dianggap tepat lantaran mampu mengendalikan laju penularan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat.

Selain itu, opsi lockdown tak diambil pemerintah karena dianggap biayanya terlalu mahal.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pengusaha Pasrah Pemerintah Perketat PPKM hingga Lockdown

Lantas, berapa perkiraan biaya jika Jakarta menerapkan lockdown?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat DKI Jakarta jika diberlakukan lockdown.

Kepala Negara mengatakan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 550 miliar per hari.

"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Itu per hari," ujar Jokowi saat diwawancarai di program TV Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).

Najwa Shihab lantas bertanya pada Jokowi apakah hal itu menunjukkan pemerintah tak memiliki cukup dana untuk menerapkan lockdown?

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun membantah. Ia mengatakan, pemerintah tak ingin meniru negara lain yang memberlakukan lockdown untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Menurut Jokowi, tak ada negara yang sukses memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan melakukan lockdown.

Jika melihat perkiraan biaya yang diungkap Jokowi, maka biaya yang dibutuhkan pemerintah jika DKI Jakarta menerapkan lockdown selama 14 hari adalah Rp 7,7 triliun.

Tentu saja angka ini merupakan perkiraan biayanya saja. Bisa saja angka tersebut lebih besar maupun lebih besar dari perkiraan.

Baca juga: PHRI: Jika Lockdown Akhir Pekan Diterapkan, Ratusan Restoran Akan Tutup Permanen Tiap Bulan