JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek diminta segera membuat mekanisme cut loss secara jelas dan tegas pada investasi saham dan reksadana.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar.
Rekomendasi itu diberikan setelah BPK telah menemukan permasalahan dalam pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018 - 15 November 2020.
Baca juga: Aset Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Naik 13 Persen di 2020
Berita tersebut memuncaki deretan berita populer Money hari ini, Jumat (25/6/2021).
Selain itu, ada pula berita menarik lainnya yang sayang Anda lewatkan.
Guna mengantisipasi potensi kerugian lebih besar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta BPJS Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek segera membuat mekanisme cut loss secara jelas dan tegas pada investasi saham dan reksadana.
"Kemudian mempertimbangkan untuk melakukan take profit atau cut loss pada saham-saham yang tidak ditransaksikan antara lain saham Salim Ivomas Pratama (SIMP), Karakatau Steel (KRAS), Garuda Indonesia (GIAA), Astra Agro Lestari (AALI), London Sumatera Indosia (LSIP), dan Indo Tambangraya Megah (ITMG)," tulis BPK dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) Semester II 2020 yang dikutip pada Rabu (23/6/2021).
Selain itu, BPK meminta BPJS untuk melakukan rekomposisi kepemilikan reksadana guna mengantisipasi terjadinya ketidakstabilan kondisi pasar dengan mempertimbangkan risiko dan hasil investasi yang lebih optimal.
Muhammadiyah turut mengomentari kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kemampuan pemerintah membayar utang yang menggunung akibat pandemi Covid-19.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, laporan BPK perlu ditindaklanjuti secara saksama lantaran laporan didasarkan kepada data dan perhitungan, serta analisis auditor.
Dia menuturkan, rekomendasi BPK tak bisa dianggap enteng.
Cek NIK KTP secara online kini sudah bisa dilakukan. Layanan cara cek NIK online ini memudahkan masyarakat karena tak harus mendatangi kantor Dukcapil setempat hanya mengecek nomor NIK.
NIK sendiri adalah rangkain nomor unik berjumlah 16 yang berfungsi sebagai nomor identitas tunggal dan tertera pada KTP.