Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pandemi Covid-19, Pemerintah Tak Ingin Bersikap Terlalu Konservatif

Kompas.com - 01/07/2021, 05:14 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berupaya tidak mengesampingkan sektor kesehatan dengan sektor ekonomi saat pandemi Covid-19.

Menurutnya, kedua sektor ini harus berjalan beriringan. Sebab jika masalah kesehatan tak segera ditangani, maka ekonomi akan lumpuh.

Begitu juga sebaliknya. Meski dia mengakui, selalu ada kebijakan pemerintah yang ditentang karena mengambil satu di antara dua titik.

Baca juga: Pengakuan Sri Mulyani: Awalnya Tak Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Orang Kaya

"Kita tidak harus bersikap terlalu konservatif. Kita tidak berbicara yang spesifik saja dari mengatasi pengangguran, tapi kita harus mengantisipasi efek domino dari Covid-19," kata Sri Mulyani dalam webinar J-PAL SEA, Rabu (30/6/2021).

Mantan Direktur Bank Dunia ini menyatakan, pemerintah tetap mengedepankan sektor kesehatan. Dia bilang, prioritas ini sudah ditekankan sejak awal terlihat dari besarnya anggaran kesehatan dalam program PEN.

Bahkan, kala itu sang menteri berpesan kepada Menteri Kesehatan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menanggulangi pandemi, tidak perlu memikirkan batasan finansial dari fiskal.

"Kami sudah sampaikan jangan pikirkan batasan finansial. Buat saja keputusan apa yang terbaik untuk melindungi masyarakat, baik itu untuk pengujian, pelacakan, dan lain-lain. Semuanya akan menjadi area yang akan saya dukung," ungkap Sri Mulyani.

Tak hanya sektor kesehatan, anggaran PEN juga banyak diarahkan untuk jaring pengaman sosial (social safety net). Jaring pengaman sosial yang berupa subsidi ini diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Baca juga: Sri Mulyani Terapkan Pajak Karbon Tahun 2022, Berapa Tarifnya?

Tak bisa dimungkiri, banyak orang miskin dan pengangguran baru akibat pandemi Covid-19. Perkembangan ini membuat masih banyak subsidi yang tidak tepat sasaran, selain masalah amburadulnya data.

"Tapi setidaknya kita sudah memiliki data by name by address yang bisa diupdate. Walaupun tidak sempurna karena kita mungkin tidak betul-betul secara tepat memprediksi lapisan masyarakat mana, ada juga error, tapi setidaknya kita dapat berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum," pungkas Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com