Kata Luhut, Ini Alasan Pemerintah Jadikan Kartu Vaksin Syarat Bepergian di Masa PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengatur ketentuan penggunaan transportasi umum sepanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021.

Salah satunya adalah kewajiban bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, meliputi pesawat, bus, dan kereta api untuk menunjukkan kartu vaksin Covid-19.

Kartu vaksin tersebut setidaknya menunjukkan bahwa pelaku perjalanan telah mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis pertama.

Baca juga: PPKM Darurat: Resepsi Pernikahan Hanya Boleh Dihadiri 30 Orang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ketentuan itu penting diberlakukan untuk menekan potensi penularan Covid-19, khususnya di transportasi umum.

"Penggunaan kartu vaksin ini tujuannya adalah untuk kita menghindari orang lain tertular oleh kita, ataupun sebaliknya," ungkap dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/7/2021).

Di sisi lain, kebijakan itu sekaligus sebagai upaya pemerintah meningkatkan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu berharap, akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin sehingga memiliki perlindungan yang lebih baik dari paparan virus corona.

"Juga ini untuk menambah yang dapat vaksin, karena dengan vaksin akan bisa melindungi kita dari serangan Covid-19," ujarnya.

Baca juga: PPKM Darurat, Bali Batal Buka Pariwisata untuk Turis Asing pada Akhir Juli