Semester I 2021, Defisit APBN Capai Rp 283,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2021 tercatat defisit mencapai Rp 283,2 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 1,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit Rp 283,2 triliun atau 1,72 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers yang dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2021).

Untuk diketahui, defisit APBN hingga semester I-2021 tersebut melebar bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 257,8 triliun.

Baca juga: PPKM Darurat, Begini Skenario Kinerja Ekonomi RI Menurut Sri Mulyani

Defisit APBN terjadi lantaran realisasi penerimaan yang lebih rendah dari belanja pemerintah.
Sri Mulyani memaparkan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 886,9 triliun. Nilai tersebut tumbuh 9,1 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Angka Rp 886,9 triliun ini adalah 50,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun," jelas Sri Mulyani.

Jumlah pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan pajak yang mencapai Rp 557,8 triliun, penerimaan be adan cukai Rp 122,2 triliunm dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 206,9 triliun.

Baca juga: Menkeu: Kartu Prakerja Tambah 2,8 Juta Peserta, Eksekusi Juli-Agustus

"Pertumbuhan pendapatan negara 9,1 persen dibanding tahun lalu yang terkontraksi 9,7 persen adalah kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," kata Bendahara Negara.

Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 1.170,1 triliun di semester I-2021. Realisasi tersebut naik 9,4 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.

Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja tersebut bersumber dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 796,3 triliun atau meningkat 19,1 persen dari tahun lalu.

Sementara untuk transfer ke daerah realisasinya hanya Rp 373,9 triliun,

"Ini (transfer ke daerah) terkontaksi 6,8 persen dibanding tahuhn lalu yang mencapai Rp 409,5 triliun. Ini sudah ditransfer pun masih ada SILPA atau belum dipakai langsung oleh pemerintah daerahnya," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Lawan Sri Mulyani, Bambang Trihatmodjo Tolak Bayar Utang ke Pemerintah