78,4 Persen Tangkapan Terserap, KNTI: Ekonomi Nelayan Tahun 2021 Membaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan, tingkat ekonomi nelayan membaik sepanjang tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.

Berdasarkan survei KNTI yang dilakukan kepada 5.292 responden nelayan di 25 wilayah di Indonesia, sebagian besar nelayan tradisional mengaku 78,43 persen hasil tangkapan berhasil terserap oleh pasar.

"Temuannya ekonomi nelayan kita di tahun 2021 ini sudah mulai membaik. Itu ditandai dengan normalisasi ekonomi nelayan yang terlihat dari peningkatan keterjualan hasil tangkapan," ujar Ketua Umum KNTI Riza Damanik secara virtual, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: KKP Beberkan Penyebab Nelayan Vietnam Gemar Mencuri di Laut Indonesia

Riza mengatakan, tahun lalu saat awal pandemi Covid-19, terjadi penurunan penjualan hasil tangkapan nelayan sebanyak 72 persen secara global dibanding sebelum terjadi pandemi Covid-19

"Posisi market perikanan di dalam negeri hari ini sudah mulai pulih. Itu ditandai dengan 78 persen dari nelayan kita bisa menjual keseluruhan hasil tangkapan ikannya di pasar," ujar Riza.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, dalam mengawal pembangunan di sektor kelautan dan perikanan butuh sinergi dari semua pihak, dan itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

"Salah satu upaya agar kita bisa mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang terukur adalah dengan menerapkan konsep blue economy, mengedepankan efisiensi, mendorong pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari," ungkap Trenggono.

Trenggono memaparkan, pihaknya juga sudah mengambil langkah strategis dalam memenuhi ketersediaaan BBM bersubsidi bagi para nelayan, serta bagaimana mengoptimalkan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan.

Baca juga: Serikat Nelayan Desak Pemerintah Tak Lagi Impor Garam Tahun 2023

Langkah-langkah tersebut tentunya diharapkan mendorong nelayan Indonesia semakin produktif untuk peningkatan kesejahteraan.

Langkah strategis ini juga melibatkan BPH Migas, Pertamina dan Pemda dalam hal regulasi mencakup revitalisasi stasiun pengisian bahan bakar Nelayan dan digitalisasi penyaluran BBM Bersubsidi.

"Dari sisi kuota, kita juga terus bekerja sama dengan BPH Migas agar jumlah pasokan BBM subsidi untuk nelayan berada dalam jumlah yang memadai, demikian pula dengan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan yang akan terus kita tambah seiring dengan peningkatan penerimaan dari PNBP kita," tegas dia.