Belanja di Zalora Kini Kena PPN 10 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menunjuk dua perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut Pajak pertambahan nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Adapun dua perusahaan tersebut, adalah PT Fashion Marketplace Indonesia (Zalora) dan Pipedrive OU.

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk dua perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE atas produk digital luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam siaran pers, Senin (12/7/2021).

Baca juga: 5 Sektor Ini Dapat Perpanjangan Insentif Pajak hingga Akhir Tahun

Atas penunjukkan itu, Zalora wajib memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen sejak 1 Juli 2021.

Dengan kata lain, pelanggan perlu membayar PPN sebesar 10 persen dari harga sebelum pajak.

"Pemungutan ini harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN," ungkap Neil.

Dengan demikian, jumlah pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk DJP menjadi 75 badan usaha.

DJP, kata Neil, akan aktif mengidentifikasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri di Indonesia.

Baca juga: Penerimaan Pajak Semester I 2021 Naik 4,9 Persen

"Diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah," pungkas Neil.

Adapun, realisasi pembayaran PPN PMSE tembus Rp 1,64 miliar hingga semester I 2021.

Jumlah tersebut meningkat 125,2 persen atau Rp 915,7 miliar dibanding periode Juli—Desember 2021.