Soal Vaksin Berbayar, Erick Thohir: Tidak Menggunakan Dana APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, pelaksanaan vaksinasi berbayar atau gotong royong yang dilakukan badan usaha atau individu tidak menggunakan dosis program vaksinasi gratis yang dilakukan oleh pemerintah.

Ia menyatakan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong sudah sesuai dengan kebijakan vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, semua vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi gotong royong tidak menggunakan vaksin yang dialokasikan untuk program vaksinasi pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Segini Harga Paket Lengkap Vaksin Berbayar Kimia Farma

“Juga, tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah kerjasama bilateral dan multilateral, seperti hibah dari UAE dan yang melalui GAVI/COVAX,” tambahnya.

Mantan bos Inter Milan itu menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku, pengadaan vaksin gotong royong dilakukan dengan menggunakan anggaran korporasi atau pinjaman korporasi yang dilakukan oleh holding farmasi BUMN.

“Sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Sementara, biaya vaksinasi Gotong Royong Individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji oleh BPKP,” ujarnya.

Terkait dengan vaksinasi individu yang beberapa hari terakhir menuai polemik, Erick menyebutkan, seluruh penerima vaksinasi program tersebut harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat bekerja.

“Hal ini akan dirinci lebih lanjut dalam sosialisasi vaksinasi gotong royong individu,” pungkasnya.

Baca juga: Setiap Orang Boleh Berbisnis, Banggar DPR Setuju Ada Vaksin Berbayar