Kementerian PUPR Salurkan Rp 9,49 Miliar untuk Sarana Prasarana Rumah Subsidi di Kalbar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau serta nyaman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini salah satunya diwujudkan melalui penyaluran bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

Pada tahun anggaran 2021, Kementerian PUPR menargetkan akan menyalurkan 25.000 unit bantuan PSU.

Baca juga: Ini 10 Kementerian Pengelola Aset Negara Terbesar, Kementerian PUPR Paling Besar

Salah satu provinsi yang mendapat bantuan PSU adalah Kalimantan Barat senilai Rp 9,49 miliar untuk 1.367 unit rumah bersubsidi di daerah tersebut.

Penyaluran bantuan PSU akan dilaksanakan dan tersebar di lima kabupaten/kota.

"Program ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau layak huni dan berkualitas bagi MBR," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, untuk pelaksanaan penyaluran bantuan PSU di Kalbar, pihaknya akan menandatangani kontrak dengan 20 pengembang perumahan bersubsidi.

Baca juga: Tingkatkan Indeks Logistik RI, Kementerian PUPR Genjot Pembangunan Jalan Tol dan Jembatan

Sebanyak 20 pengembang perumahan bersubsidi tersebut terdiri dari 15 pengembang di Kabupaten Kubu Raya (892 unit), satu pengembang di Kota Pontianak (96 unit), satu pengembang di Kabupaten Landak (66 unit), satu pengembang di Kabupaten Sambas (50 unit), satu pengembang di Kabupaten Ketapang (139 unit), dan satu di Kabupaten Melawi (124 unit).

Dana senilai Rp 9,49 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan PSU berupa jalan lingkungan rumah bersubsidi sepanjang 6.133,5 meter yang terdiri dari jalan paving blok sepanjang 5.513,5 meter dan beton sepanjang 620 meter.

"Kami targetkan seluruh proses pembangunan PSU rumah bersubsidi di Provinsi Kalimantan Barat dapat selesai pada akhir tahun 2021 ini," ujar Khalawi.

Pelaksanaan bantuan PSU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum.

Baca juga: Kementerian PUPR akan Ubah RSCM Jadi RS Covid-19 dalam 3 Minggu

Di samping pembangunan jalan lingkungan, bantuan PSU juga dapat mencakup penyediaan jaringan air bersih dan tempat pembuangan sampah terpadu kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan MBR.

"Bantuan PSU akan kami salurkan kepada pengembang perumahan di Kalimantan Barat sebagai stimulan agar mereka lebih bersemangat membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat serta mendorong tercapainya Program Sejuta Rumah," ujar Khalawi.