KPPU Atur Denda Pelanggaran Persaingan Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengatur penghitungan denda persaingan usaha. Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi nomor 2 tahun 2021.

Beleid tersebut sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebelumnya pada Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, aturan denda maksimal Rp 25 miliar dihapus. Denda maksimal diatur dalam PP 44/2021 tersebut.

"Diubah menjadi 10 persen dari sales atau penjualan atau 50 persen dari keuntungan," ujar Wakil Ketua KPPU Guntur Saragih dalam diskusi virtual, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun 80 Unit Rumah untuk Masyarakat Suku Anak Dalam Jambi

Dalam Perkom 2/2021 denda minimal Rp 1 miliar akan menjadi denda dasar dalam pelanggaran persaingan usaha. Nantinya terdapat tambahan denda yang dihitung berdasarkan sejumlah faktor.

Antara lain terkait dengan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran. Dampak negatif tersebut berkaitan dengan berkurangnya atau hilangnya persaingan usaha akibat pelanggaran tersebut.

Selain itu, jangka waktu terjadinya pelanggaran juga akan menjadi dasar penambahan denda bagi pelaku usaha. Semakin lama waktu pelanggaran, dapat semakin menambah besaran denda.

Baca juga: Beli Laptop Buatan Lokal, Pemerintah Anggarkan Rp 17 Triliun

KPPU juga mengatur mengenai faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan denda. Bila pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam waktu kurang dari 8 tahun dapat menjadi faktor pemberat.

Selain itu, faktor pemberat lainnya adalah pelaku usaha terbukti sebagai inisiator pelanggaran. Sementara itu, faktor yang meringankan berkaitan dengan tindakan pelanggaran dilakukan secara tidak sengaja dan segera dihentikan secara suka rela setelah timbul perkara.

Faktor pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran sejenis juga menjadi pertimbangan keringanan. KPPU juga mempertimbangkan kemampuan membayar pelaku usaha dalam menetapkan denda.

Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nasrudin menyebut penghitungan tersebut sebagai langkah positif dalam hukum di Indonesia.

"Ini akan memberikan suatu fairness (keadilan) kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran," terang Nasrudin. (Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli)

Baca juga: Menperin Sebut 95 Persen Produk Laptop Indonesia Masih Impor

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: KPPU atur penghitungan denda pelanggaran persaingan usaha