Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha menilai, ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah.

Hal itu terdiri dari kapasitas fikal yang sempit, kapasitas birokrasi dan komitmen politik yang bergerak lambat, sera pola penyerapan anggaran di akhir periode.

Ia menjelaskan, kapasitas fiskal yang sempit menjadi penyebab pertama dari rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda). Selain itu di dorong pula dengan masih banyaknya anggaran yang mengendap di perbankan.

Baca juga: Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

"Sehingga implementasi penyaluran hingga ke level daerah menjadi tidak cukup efektif," ujarnya dalam webinar Indef, Senin (26/7/2021).

Pandemi yang menghantam sisi kesehatan dan sosial-ekonomi juga membuat pemda menjadi berhati-hati untuk menggunakan dan merelokasi anggarannya. Hal ini guna memastikan kemampuan fiskal tetap terjaga hingga masa pandemi berakhir.

Persoalan kedua yakni kapasitas birokrasi dan komitmen politik yang beragam di daerah sehingga membuat rendahnya penyaluran dan penyerapan anggarannya. Pemda harus mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk dapat merelokasi anggarannya.

Ketiga, pemerintah memiliki pola penyerapan anggaran yang cukup besar di akhir periode anggaran, baik di pusat dan daerah. Kondisi ini dinilai turut memperlambat penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah.

"Penyerapan anggaran sampai saat ini baik di pusat dan daerah banyaknya di akhir periode, ini beberapa hal yang menjadi catatan," pungkasnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Tambah Anggaran Kesehatan dan Perlindungan Sosial

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, terdapat 19 provinsi yang bermasalah dalam penyerapan anggaran kesehatan, salah satunya terkait insentif tenaga kesehatan.

Ia menduga, beberapa kepala daerah bahkan tak tahu soal realisasi anggaran penanganan Covid-19.

"Kami beberapa kali ke daerah banyak yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa. Justru badan keuangan suatu daerah lebih memahami persoalan anggaran tersebut,” ujarnya seperti diberitakan Kompas.id, Senin (19/7/2021).