Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Diminta Turun Tangan Atasi Hambatan Ekspor Sarang Walet ke China

Kompas.com - 27/07/2021, 12:40 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea mengeluhkan hambatan ekspor sarang burung walet ke China yang sampai saat ini tak kunjung tuntas.

Hambatan utama yang dihadapi dalam proses ekspor sarang walet ke China adalah persoalan administrasi yang melibatkan institusi di China.

Benny menyebut, persoalan utama yang jadi hambatan yakni belum terbitnya sertifikasi ekspor atas dokumen yang diajukan puluhan eksportir ke General Administration Customs of China (GACC).

Padahal seluruh berkas sudah diajukan eksportir sejak 2018. Berkas tersebut menurutnya sudah berada di tangan GACC dan bahkan sebagian sudah diaudit.

Baca juga: Petani Sarang Walet Minta agar Monopoli Ekspor Sarang Burung Walet ke China Dihilangkan

Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan sertifikasi akan diberikan kepada eksportir yang mengajukan tersebut. Benny Hutapea lantas meminta pihak Istana Kepresidenan turun tangan mengatasi persoalan ini.

Permintaan tersebut secara khusus ditujukan kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah pernah meminta agar hambatan ekspor sarang burung walet ke China segera dituntaskan.

“Presiden pada 4 Mei 2021, sudah melakukan Rapat Terbatas bersama Menteri terkait dan menekankan supaya hambatan ekspor sarang burung walet ke China bisa segera dituntaskan,” kata Benny dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, Moeldoko perlu turun tangan mengingat fungsi KSP yakni mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Baca juga: UMKM Sarang Walet Keluhkan Sulitnya Ekspor ke China, Ini Kata Kementan

Ia menilai, masalah ekspor walet ke China termasuk isu strategis yang menjadi perhatian nasional sehingga sudah seharusnya KSP turun tangan.

“Di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 pelaksanaan PPKM, Pemerintah melalui KSP harus membuat terobosan kunci untuk menghilangkan hambatan ekspor dan mendorong agar potensi devisa yang sangat besar dari ekspor sarang burung walet dapat ditingkatkan,” katanya.

Sebagai kontrol terhadap kementerian, KSP diharapkan bisa memfasilitasii proses negosiasi dengan pihak GACC agar para pelaku ekspor sarang burung walet mendapatkan sertifikasi sebagai eksportir terdaftar di China.

“Negosiasi tersebut harus dibarengi dengan aksi nyata supaya ada kepastian bagi pelaku usaha,” imbuhnya.

Dia yakin, melalui KSP, kesempatan eksportir Indonesia untuk melakukan ekspor secara langsung makin terbuka. Dengan begitu, nantinya ekspor sarang burung walet ke China tidak lagi didominasi oleh segelintir pelaku eksportir.

“KSP harus dapat memberikan terobosan, mengambil tindakan tegas terhadap GACC, tidak tinggal diam. Semakin banyak eksportir, semakin besar devisa yang dihasilkan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa terkait masalah hambatan ekspor sarang burung walet ke China ini, jangan sampai terkesan ada pembiaran. Dia bilang, KSP bisa mempertanyakan kembali berkas yang sudah diajukan kepada GACC.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com