Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantu Ekonomi Tumbuh, Sri Mulyani Minta Warga Taat Prokes

Kompas.com - 06/08/2021, 12:03 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan untuk membantu pemulihan ekonomi cepat terwujud.

Bendahara Negara ini mengatakan, pemulihan ekonomi di kuartal III dan sepanjang tahun 2021 akan sangat bergantung pada proses penanganan Covid-19 dan pengendalian Covid-19.

Dia berharap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah seperti PPKM Darurat dan PPKM Level 4 dipatuhi oleh masyarakat.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan 4 Strategi RI Keluar dari Middle Income Trap

"Masyarakat memiliki peran luar biasa penting dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan, menjaga 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumuman," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat KSSK secara virtual di Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Sri Mulyani mengungkapkan, penerapan protokol kesehatan menjadi krusial lantaran Indonesia kembali menghadapi tantangan dengan meningkatnya varian Delta Covid-19.

Dia tidak memungkiri, varian Delta berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat di kuartal III karena terbatasnya mobilitas.

"Peningkatan kasus dan kematian akibat Covid-19 telah mendorong pemerintah melakukan pembatasan mobilitas, dari mulai PPKM Darurat dan kemudian diubah dalam 4 level yang lebih detail. Penerapan diperkirakan akan mengurangi aktivitas ekonomi khususnya yang identik dengan mobilitas seperti kegiatan konsumsi dan investasi," tutur Sri Mulyani.

Selain meminta dukungan masyarakat, Sri Mulyani mengungkap pemerintah melalui instrumen APBN juga akan bekerja keras melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Baca juga: Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Melalui instrumen APBN, pemerintah akan mempercepat realisasi penyaluran dana dalam program PEN, utamanya untuk klaster kesehatan dan perlindungan sosial.

Asal tahu saja, anggaran program ini ditambah sekitar Rp 55,21 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Dana tambahan dipenuhi melalui realokasi dan refocusing anggaran K/L yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali.

"Kami melakukan 4 kali refocusing dan meminta K/L untuk menahan belanja yang memang tidak prioritas. Maka defisit APBN tetap terjaga tidak melampaui target yang sudah ditetapkan dalam UU APBN 2021," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Kuartal III, Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Whats New
KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

Earn Smart
Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com