Pasar Obligasi Dinilai Lebih "Kebal" Corona, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Portfolio Manager, Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Laras Febriany menilai lonjakan kasus Covid-19 setelah libur Lebaran sudah diperkirakan dan diantisipasi pelaku pasar obligasi. Hal itu dinilai membuat pasar obligasi tidak terdampak buruk oleh lonjakan kasus Covid-19.

Laras mengatakan, ketahanan pasar obligasi yang lebih baik tahun ini karena didukung oleh beberapa faktor positif yaitu likuiditas domestik yang baik, rupiah yang stabil, dan valuasi obligasi yang masih menarik.

Valuasi obligasi yang masih menarik dibuktikan dari imbal hasil riil Indonesia yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan. Di sisi lain, pergerakan imbal hasil US Treasury juga lebih terjaga.

“Pasar obligasi yang cenderung lebih tahan sentimen juga dipengarui oleh berkurangnya tekanan jual investor asing mengingat kepemilikannya pada obligasi domestik yang sudah cukup rendah atau di bawah 23 persen,” kata Laras dalam siaran pers, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: Orang yang Berhak Menerima Zakat Disebut?

Sentimen positif di pasar domestik dan global juga berpotensi menggerakkan imbal hasil obligasi pemerintah denominasi rupiah tenor 10 tahun untuk dapat turun lebih dalam dari level saat ini.

Dua faktor penting yang dapat mendukung pergerakan pasar obligasi yaitu siklus suku bunga dan mekanisme dari sisi permintaan atau penawaran.

Laras mengatakan, kebutuhan untuk menjaga stabilitas rupiah, inflasi yang terkendali dan upaya untuk mendorong perekonomian, membuat Bank Indonesia mempertahankan kebijakan moneter akomodatif yang berdampak positif bagi pasar obligasi.

“Kondisi makro yang relatif positif berkontribusi pada imbal hasil riil obligasi Indonesia yang menarik. Selain itu, langkah pemerintah untuk mengurangi pasokan obligasi di paruh kedua menjadi katalis positif yang dapat mendukung pergerakan obligasi menjelang akhir tahun,” kata dia.

Laras menuturkan, pemerintah mengurangi target pembiayaan sebesar Rp 283 triliun menjadi Rp 924 triliun pada tahun ini. Hal itu karena pemerintah berencana untuk menggunakan SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sehingga berpotensi mengurangi target pembiayaan sekitar 24 persen lebih rendah dari target sebelumnya.

Baca juga: Mengenal Asuransi Perjalanan Kartu Kredit