Kemenhub Kerahkan Tol Laut untuk Percepat Pembangunan Kabupaten Nduga

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Tol Laut jadi salah satu alat pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui KSOP Kelas II Jayapura terus melakukan pendampingan teknis pelaksanaan Program Tol Laut dan Multimoda di Provinsi Papua.

Kepala KSOP Kelas II Jayapura Taher Laitupa menjelaskan bahwa pendampingan tersebut dilakukan guna meningkatkan perekonomian di Papua melalui sektor logistik.

Baca juga: Angkut Kebutuhan PON XX Papua, Muatan Tol Laut Meningkat

Dalam rangka rangkaian teknis pelaksanaan distribusi logistik melalui Program Tol Laut dan Multimoda di Kabupaten Nduga, pihaknya melakukan kordinasi langsung dan rapat secara virtual yang di hadiri oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder terkait lainnya.

“Agenda rapat membahas gerakan aksi tindak lanjut Program Strategis Nasional Tol Laut Lintas Papua yang telah diprogramkan dan berjalan pada Trayek 2021 dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Nduga,” kata Taher dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Agenda tersebut di antaranya adalah proses distribusi logistik beras dari Merauke ke Nduga dan para pengungsi di Wamena Jayawijaya.

Selain itu, dibahas pula proses pengiriman bahan pembangunan sarana ibadah Gereja oleh Pemerintah Kabupaten Nduga dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya - Pomako Mimika - Mumugu/Batas Batu Nduga.

Baca juga: Catat Trayek Baru Tol Laut, Singgah di Pelabuhan Patimban dan Pomako

Taher mengungkapkan, saat ini Bupati Nduga Wentius Nimiangge terus meningkatkan pembangunan fisik dan juga pemberdayaan masyarakat lokal dalam keikutsertaan pembangunan.

Pendidikan SDM putra-putri Nduga juga terus diperhatikan melalui berkordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) teknis, salah satunya Kemenhub.

Sebagai Kordinator Wilayah pada UPT-UPT Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Provinsi Papua, ia tentu Program Tol Laut Lintas Papua dan juga Multimoda yang telah di berjalan selama ini harus terus dapat dikembangkan.

Dia ingin program tersebut digunakan oleh masyarakat di kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Puncak.

Baca juga: Pemerintah Tambah Pelabuhan Singgah Tol Laut

Selain itu, harapan serupa juga berlaku untuk kabupaten lainnya di daerah pesisir seperti di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayapura serta kabupaten lainnya yang saat ini terus berkembang dan meningkat dalam penggunaan Tol Laut.

“Bahkan hal ini dikuti dengan keinginan dan keikutsertaan putra putri asli Papua pada pendidikan kedinasan pelayaran di bawah naungan BPSDM Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Pada hari yang sama, KSOP Kelas II Jayapura memfasilitasi tokoh muda Papua untuk diskusi dan audiensi bersama Ketua STIP Amiruddin di Jakarta dalam rangka penerimaan calon taruna/i dari daerah Papua dan Papua Barat dan juga peluang beasiswa yang akan diberikan bagi putra putri asli Papua pada sekolah kedinasan pelayaran STIP Jakarta.

Baca juga: Angkut Beras Merauke, Trayek T-19 Tol Laut Pecah Rekor Muat Terbanyak

“Hal ini menjadi dasar mengingat perdagangan pasifik semakin meningkat dan diperlukan SDM untuk menjadikan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia khususnya di Indonesia Timur,” kata akademisi Universitas Cenderawasih Laus Rumayom yang sebelumnya bertugas sebagai Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan.