Banyak Alkes Impor, Ketua MPR: Saya Miris dengan Kenyataan Sekarang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan agar pengadaan alat kesehatan yang tengah dilakukan pemerintah mengacu pada pelaksanaan Inpres No.6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) yang ditandatangani Presiden Jokowi 8 Juni 2016.

Pasalnya sebut dia, sampai saat ini lebih dari 90 persen alkes yang masih menggunakan barang impor, padahal sudah cukup banyak produk dalam negeri sudah cukup bersaing.

“Inpres itu adalah politicalwill Presiden Jokowi sehingga harus menjadi semangat membangun kemandirian sektor kesehatan nasional. Saya miris dengan kenyataan sekarang produk alkes produksi anak bangsa belum mendapat perhatian yang layak,"  sebut Bambang saat mengunjungi pabrik PHC Indonesia di Cikarang, dikutip Kompas.com melalui siaran persnya, Sabtu (14/8/2021).

Baca juga: Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

"Ironis, di antara produk impor sebetulnya produk dalam negeri yang diekspor, kemudian masuk lagi lewat broker dalam pengadaan di dalam negeri,” tambah dia.

Bambang mengakui, dirinya lumayan terkejut dengan kemampuan PHC Indonesia yang telah mampu mengembangkan berbagai alat kesehatan termasuk ventilator dan cool box yang sangat dibutuhkan saat pandemi Covid-19 ini.

Ventilator dengan brand Vent-I merupakan kerjasama PHC-Indonesia dengan Institute Teknologi Bandung (ITB) yang uji klinis yang dilakukan Unpad.

Alat ini diproduksi dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 42,2 persen.

Baca juga: Ini Cara Erick Thohir Lawan Mafia Alkes

Produk ini dirancang oleh ITB kemudian disempurnakan dan diproduksi oleh PHC Indonesia. Ventilator ini telah memenuhi standar internasional untuk alat kesehatan, yaitu International Electronical Commission (IEC 60601) dan standar persyaratan ventilator (IEC80601), standar kompatibilitas elektro magnetik (Electro Magnetic Compatibility/ EMC) EN55011 - CISPR 11.

Produk ini juga telah lulus Uji Klinis oleh Universitas Padjadjaran dan lulus uji produk oleh BPFK Kemenkes RI dan telah mendapatkan Ijin Edar dari Kemenkes RI.

“Pengembangan produk seperti ini harus mendapat perhatian pemerintah. Sangat disayangkan jika anggaran pemerintah untuk pengadaan alkes hanya dinikmati produk impor, ini tidak hanya menghabiskan devisa tapi juga membuat upaya membangun kemandirian di sektor kesehatan akan semakin jauh,” tegas Bambang.

Baca juga: RI Terima Bantuan Alkes dari Swasta Buat Tangani Pandemi Covid-19