Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Butuh Rp 306 Triliun untuk Dorong Transisi Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Kompas.com - 23/08/2021, 17:42 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kebutuhan pendanaan Indonesia untuk pembangunan rendah karbon mencapai Rp 306 triliun.

Nilai yang tinggi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi hijau.

Ia menjelaskan, dari total kebutuhan dana tersebut, idealnya proposi pendanaan dari pemerintah mencapai 24 persen atau sebesar Rp 72,2 triliun.

Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Disarankan Lakukan Reformasi Perpajakan

Sementara sebanyak 76 persen atau Rp 232,56 triliun pendanaannya berasal dari swasta atau filantropi.

Sayangnya, pemerintah hanya mampu memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan rendah karbon sebesar Rp 23,45 triliun-Rp 34,52 triliun. Artinya terdapat kekurangan pendanaan sekitar 13 persen dari pemerintah.

"Kebutuhan pendanaan yang cukup besar menjadi tantangan. Hasil studi menunjukkan masih ada gap yang cukup besar antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan," ujar Suharso dalam webinar Katadata SAFE 2021, Senin (23/8/2021).

Oleh sebab itu, kata dia, untuk menutup kekurangan pendanaan tersebut diperlukan langkah konkrit, kolektif, dan masif dengan mendorong partisipasi dari semua pihak, terutama swasta dan filantropi.

Selain dana, tantangan lain yang perlu dihadapi dan dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan ekonomi hijau adalah dari sisi transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong proses produksi yang berkelanjutan.

Baca juga: Ekonomi Digital dan Teknologi Diprediksi Bakal Tumbuh Pesat hingga 2030

Suharso menilai, dibutuhkan alih terknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujdukan proses bisnis dalam misi berkelanjutan.

"Misalnya konstruksi tenaga kerja yang ada saat ini perlu dilatih untuk membangun green building yang efisien secara energi. Serta bersamaan dengan itu, perlu memperkuat bidang riset dan pengembangan percepat transisi ekonomi hijau,” kata dia.

Tantangan lainnya yakni enabling condition, kebijakan yang lebih komperhensif untuk mendukung transisi menuju ekonomi.

Ia mencontohkan, salah satunya dengan memberikan insentif dan stimulus bagi pelaku usaha yang memproduksi produk hijau dan memiliki manajemen berkelanjutan.

“Jadi kalau ada istilah good manufacturing ini harusnya jadi good green manufacturing, sisi pembiayaan harus didorong maka pembiayaan penanganan perubahan iklim dapat terus ditingkatkan untuk hasilkan output yang semakin baik," jelas Suharso.

Baca juga: Hipmi Nilai Holding BUMN Ultra Mikro Akan Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional

Ia berharap, dengan adanya langkah dan upaya sinergi lintas kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, dapat mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Dengan demikian, dapat memberikan implikasi terhadap lingkungan dan masyarakat karena terciptanya kesempatan kerja dengan basis ekonomi hijau.

“Dengan mendorong transformasi ekonomi, kami harapkan sama-sama menciptakan benefit bagi masyarakat dan akan dorong kesempatan kerja di green economy atau green job. Kami berharap transformasi ekonomi bisa dilakukan dengan bersama sama dan kembali menempatkan Indonesia kedalam perekonomian sebelum pandemi Covid-19,” pungkas Suharso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com