Per 20 Agustus 2021, Realisasi Program PEN Sudah 43,8 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 326,16 triliun sampai 20 Agustus 2021.

Realisasi itu setara dengan 43,8 persen dari total pagu yang dipersiapkan mencapai Rp 744,7 triliun.

“Ini beberapa komposisinya mengalami perubahan terutama ada varian Delta. Total PEN kita naik dari Rp 699 triliun ke Rp 744 triliun. Realisasinya ini sampai Agustus,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Pembiayaan Utang Tahun Ini Turun Rp 150,4 Triliun

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkapkan, realisasi anggaran di klaster kesehatan sudah mencapai 35,9 persen dari pagu atau Rp 77,18 triliun dari Rp 214,96 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk 3T (testing, tracing, treatment), insentif nakes, santunan kematian, pengadaan vaksin, obat dan APD, bantuan iuran JKN, dan insentif pajak kesehatan.

Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial mencapai Rp 99,33 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran digelontorkan untuk ragam bansos, mulai dari PKH hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Ini tadi dengan perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah diperluas," beber Sri Mulyani.

Lalu, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 48,02 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp 162,40 triliun. Pemanfaatan anggaran salah satunya ditujukan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 11,84 juta usaha.

"Dukungan UMKM baru 29,6 persen, ini yang bisa jalan hanya BPUM, itupun mencapai 11,84 juta usaha yang dapat. IJP atau penjaminan UMKM kredit modal kerja untuk 2 juta UMKM dan IJP korporasi untuk 26 korporasi," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Meski PPh Badan Turun, Sri Mulyani Optimistis PPh Naik 10,7 Persen Tahun Depan

Adapun program prioritas mencapai Rp 50,25 triliun atau 42,6 persen dari pagu Rp 117,94 triliun, serta insentif usaha Rp 51,39 triliun atau 81,8 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.

"Belanja-belanja program prioritas 42,46 persen ini nampaknya di beberapa K/L mereka terus melakukan beberapa adjustment dari design-nya begitu terjadi Covid-19 Delta. Kemudian insentif usaha sudah cukup tinggi realisasinya 81,8 persen," pungkas Sri Mulyani.