UMKM yang Masuk ke Pasar Digital Sejak Awal, Mampu Tahan di Masa Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Digitalisasi menjadi kunci bagi usaha mikro, kecil, menengah bertahan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyebut pelaku usaha yang masuk digital sejak awal lebih berdaya tahan.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, rata-rata UMKM yang melakukan digitalisasi sedari awal, kini di masa pandemi omzetnya naik hingga 200-300 persen. Walaupun ada yang turun omzetnya namun UMKM tersebut tetap mampu bertahan.

"UMKM yang lakukan proses digitalisasi dari awal, omzetnya di beberapa produk tertentu justru naik, walaupun ada yang turun di pandemi tapi itu turunnya 20 persen-50 persen, yang pasti enggak ada yang mati," ujarnya dalam webinar UMKM Nasional, Sabtu (28/9/2021).

Baca juga: Ini Tips Sandiaga Agar Pelaku UMKM Bisa Sukses

Oleh sebab itu, digitalisasi menjadi hal penting bagi pelaku usaha untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Wientor menilai tren UMKM masuk digitalisasi ini harus terus di dorong bahkan setelah masa pandemi.

Hal itu mengingat gaya hidup masyarakat yang kini sudah terbiasa berbelanja secara online, dan diperkirakan tren tersebut akan terus berlanjut pasca-pandemi.

"Jadi memang digitalisasi ini merupakan pipeline terbesar agar UMKM kita bisa bertahan, tidak hanya untuk di masa pandmei sekarang," imbuh dia.

Menurut Wientor, kemampuan bertahan di tengah tekanan perekonomian harus dimiliki para pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM. Menariknya, hal ini memang tak pernah dijarkan dalam sekolah bisnis apapun, sebab pelaku usaha selalu difokuskan untuk ekspansi.

Maka dari itu, ia menekankan, mengajarkan kemampuan bertahan kepada pelaku usaha kecil dan menengah menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenkop UKM untuk terus dilakukan.

Ia menjelaskan, sejumlah upaya telah dilakukan untuk membantu UMKM di masa pandemi mulai dari pembiayaan, proses bisnis, hingga akses pasar.

Pada segi pembiayaan pemerintah memberikan dana hibah melalui program BLT UMKM dengan anggaran Rp Rp 28,8 triliun di 2020 dan Rp 15,36 triliun di 2021. Hingga Juni 2021 penyalurannya sudah mencapai Rp 11,76 triliun ke 9,8 juta pelaku UMKM.

Baca juga: Cara Menghemat Biaya Bisnis UMKM di Masa Pandemi

Selain itu, diberikan relaksasi subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan meningkatkan plafon KUR. Saat ini porsi penyaluran kredit perbankan ke UMKM tercatat baru 18,8 persen dan targetnya bisa mencapai 30 persen di tahun 2024.

Pada proses bisnis, pemerintah melakukan pendampingan untuk digitalisasi, menghubungkan dengan BUMN dan industri, memberikan pelatihan, hingga melakukan pendataan.

Sementara pada akses pasar, diantaranya dilakukan dengan melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pula pengadaan barang di BUMN.

"Jadi ini berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya Kemenkop UKM untuk membantu UMKM," pungkas Wientor.