Di Wilayah PPKM Level 2 Karyawan Sudah Vaksin Bisa WFO, Ini Aturannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di wilayah Jawa Bali (PPKM Jawa-Bali).

PPKM diperpanjang sampai 6 September 2021 sejak 31 Agustus 2021 atau selama tujuh hari.
Untuk PPKM Jawa-Bali, beberapa wilayah sudah masuk dalam kategori PPKM Level 2.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 dijelaskan, pada sektor yang tergolong non esensial di wilayah PPKM level 2, karyawan sudah vaksin bisa WFO (work from office/kerja dari kantor) kembali.

Baca juga: Ini Syarat Naik Kereta Api Masa Perpanjangan PPKM Mulai 31 Agustus

Meski demikian, kapasitas karyawan yang bisa WFO dibatasi sebanyak 50 persen.

Hal ini berbeda dengan wilayah PPKM level 3, di mana 100 persen karyawan masih diwajibkan WFH (work from home/kerja dari rumah).

"Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50 persen (lima puluh persen) Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin," tulis aturan tersebut seperti dikutip Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

Adapun untuk ketentuan bekerja di kantor atau WFO pada sektor esensial, aturan selama PPKM diperpanjang adalah sebagai berikut:

1. Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50 persen (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Sektor yang termasuk di dalamnya yakni keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)).
2. Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen (tujuh puluh lima persen) staf, sektor yang termasuk di dalamnya yakni pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, dan perhotelan non penanganan karantina.
3. Hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75 persen (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 50 persen (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 7 September 2021, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan. Aturan ini berlaku untuk industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.

Baca juga: PPKM di Sejumlah Wilayah Turun Level, Bali dan DIY Dipantau Ketat

Daftar Wilayah PPKM Level 2

Untuk diketahui, daftar wilayah di Jawa-Bali yang masuk kategori PPKM level 3 adalah sebagai berikut:

Banten

Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak.

Jawa Barat

Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut.

Jawa Tengah

Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak.

Jawa Timur

Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kota Pasuruan.

Baca juga: Catat, Aturan Makan di Warteg hingga Restoran di Wilayah PPKM Level 3