Minta Pemerintah Lindungi Pekerja Tembakau, Bos HMSP Berharap Tarif Cukai Tak Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah melindungi Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang mulai membaik di semester pertama 2021 setelah mengalami tren penurunan terus-menerus selama 5 tahun terakhir.

Hal ini tak lepas dari keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai SKT pada 2021. Presiden Direktur HM Sampoerna, Mindaugas Trumpaitis mengatakan, pihaknya  berkomitmen mendukung serapan tenaga kerja dengan berinvestasi pada segmen SKT yang padat karya.

"Oleh karena itu, kami berharap pemerintah tidak menaikkan tarif cukai maupun minimum harga jual eceran untuk segmen sigaret kretek tangan di tahun 2022," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Gudang Garam Bakal Naikkan Harga Rokok Menyusul Rencana Kenaikan Tarif Cukai

Ia mengatakan, pada awal 2021, Sampoerna telah menambah kapasitas produksi SKT melalui mitra produksi sigaret dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 6.000 orang di seluruh Pulau Jawa.

Terkait wacana kebijakan cukai tahun depan, ia berharap pemerintah mempertimbangkan keberlanjutan industri dan memberikan ruang untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus menyadari bahwa dalam lingkungan ekonomi saat ini, kenaikan tarif cukai rokok yang berlebihan dapat mendorong peredaran rokok ilegal," ujarnya.

"Sampoerna juga berharap pada tahun 2022, pemerintah kembali menerapkan peta jalan kebijakan cukai yang ditetapkan pada tahun 2017 lalu, agar dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dapat diprediksi dan membantu menarik lebih banyak investasi," sambungnya.

Lebih lanjut terkait tren downtrading, dengan perokok dewasa beralih ke produk dengan harga yang lebih murah, menurut dia disebabkan oleh semakin melebarnya selisih tarif cukai rokok kretek mesin golongan 1 dan golongan 2B hingga mencapai 39 persen di tahun ini.

Praktis, hal ini menyebabkan penurunan penjualan di pabrikan golongan 1 yang membayar tarif cukai tertinggi, sekaligus secara otomatis berakibat pada penerimaan negara dari cukai yang menjadi tidak optimal.

Perbedaan tarif cukai signifikan antara golongan 1 dengan golongan 2 yang lebih rendah menciptakan persaingan yang tidak sehat di industri rokok.

"Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan cukai dan mengatasi tren downtrading pada rokok mesin dengan cara memperkecil selisih tarif cukai rokok mesin golongan 1 dan golongan 2. Selain itu, sangat penting melanjutkan strategi untuk menggabungkan batasan produksi untuk sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) yang awalnya akan diterapkan pada tahun 2019," jelasnya.

Baca juga: Gara-gara Cukai Rokok Naik, Laba Bersih HM Sampoerna Turun 15,4 Persen di Semester I 2021