Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Heran, Semua Daerah Dapat Dana tapi Masih Ada yang Tertinggal

Kompas.com - 13/09/2021, 14:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kualitas belanja pemerintah daerah belum optimal dalam mendorong pembangunan di daerah masing-masing.

Padahal, sepertiga dana dalam APBN sudah didelegasikan dalam bentuk transfer ke daerah. Bendahara keuangan ini mencatat, 70 persen dana APBD berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk TKDD.

"Seharusnya kita semuanya melakukan evaluasi, karena semua daerah mendapatkan treatment Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD). Bahkan beberapa daerah diberikan tambahan otonomi khusus tambahan anggaran untuk infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: Integritas Bermasalah, Ada 127 Kepala Daerah Jadi Terpidana Kasus Korupsi

Sayangnya, sebagian besar dari TKDD dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi yang positif terhadap belanja pegawai, bukan belanja modal.

Artinya, makin besar DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat justru habis untuk belanja pegawai. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nominalnya lebih kecil jutsru digunakan untuk belanja modal.

"Ini berarti terjadi apa yang disebut crowding out, di mana pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja produktif. Padahal esensi DAK sebetulnya sebagai pelengkap, penunjang, dari yang disebut dana keseluruhan TKDD maupun APBD daerah tersebut," ucap Sri Mulyani.

Dia tak memungkiri bahwa pemanfaatan belanja daerah yang belum optimal mengundang disparitas yang tinggi antar-daerah di Indonesia. Hal ini membuat target pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi terhambat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, beberapa daerah sudah berkinerja sangat tinggi. Namun, masih banyak daerah yang masih tertinggal.

Angka partisipasi pendidikan di tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Intan Jaya, Papua, hanya mencapai 13,34 persen. Sedangkan daerah lain seperti Kota Bima sudah mencapai 88,07 persen, Kota Metro sudah 88,26 persen, dan Kota Humbang Hasundutan mencapai 90,38 persen.

"Angka nasional kita di 70,68 persen. Ini angka partisipasi murni untuk tingkatan SMP-SMA, sesuatu yang sudah didelegasikan urusannya ke daerah, yaitu pendidikan untuk dasar dan menengah," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Pesan Sri Mulyani agar RI Jadi Negara Maju

Begitu pula untuk akses air minum layak. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Kota Magelang, Tegal, dan Klaten, sudah mampu menyediakan 100 persen air layak minum.

Sedangkan beberapa daerah lainnya, seperti Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen, Kabupaten Mamasa 22,91 persen, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat 27,4 persen. Secara nasional, akses air minum mencapai 89,27 persen.

"Jadi transfer yang diberikan kepada daerah dan merupakan mayoritas atau sumber utama dari daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah," pungkas Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com