1. Masuk Kategori 'Hitam', Ribuan Orang Ditolak Masuk Mal
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memastikan pusat-pusat perbelanjaan atau mal menerapkan dua lapis protokol untuk mencegah penyebaran Covid-19, yakni protokol kesehatan serta protokol wajib vaksinasi melalui screening di aplikasi PeduliLindungi.
"Jadi sekarang ini di pusat perbelanjaan diberlakukan dua protokol Covid-19 yaitu protokol kesehatan dan protokol wajib vaksinasi," kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja dilansir dari Antara, Minggu (12/9/2021).
Alphonzus mengungkapkan pemberlakuan kedua protokol bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang yang berada di pusat perbelanjaan dalam keadaan sehat. Penerapan protokol wajib vaksinasi dilakukan melalui aplikasi PeduliLindungi.
Protokol tersebut, lanjutnya, tidak meniadakan dan tidak mengurangi serta tidak menggantikan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan sejak awal terjadinya pandemi yaitu seperti keharusan menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya.
Simak selengkapnya di sini
2. Anak BUMN Pelindo III Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya
PT Pelindo Daya Sejahtera membuka lowongan untuk lulusan minimal Diploma (D3) dari berbagai jurusan.
Pelindo Daya Sejahtera adalah anak usaha dari BUMN PT Pelindo III yang bergerak di bidang alih daya dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang profesional.
Perusahaan ini untuk menyediakan jasa tenaga kerja yang berkompeten di bidang kepelabuhanan, khususnya bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Group serta perusahaan kepelabuhanan lainnya.
Mengutip dari situs resminya, Senin (13/9/2021), posisi yang dibutuhkan adalah Survey dan Perencanaan Rancang Bangun dan Administrasi SDM & Umum.
Ingin tahu persyaratannya? Baca di sini
3. Kenapa PNS 'Selalu' Naik Garuda saat Perjalanan Dinas?
Mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa setiap perjalanan dinas ke luar kota aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, hampir selalu menggunakan pesawat Garuda Indonesia?
Perjalanan dinas menggunakan armada Garuda Indonesia memang sudah lumrah di kalangan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.