Vaksinasi Masih Rendah, Sumbar dan Lampung Jadi Sorotan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo menyoroti dua daerah di luar Pulau Jawa-Bali yang akselerasi vaksinasinya masih rendah.

Dua daerah tersebut adalah Sumatera Barat dan Lampung. Airlangga menyebut, dua daerah yang menjadi sorotan harus meningkatkan vaksinasi minimal 20 persen dari jumlah penduduk.

"Wilayah vaksinasi yang rendah secara khusus di luar Jawa, Pak Presiden memberi perhatian pada Sumatera Barat dan Lampung, ini agar terus ditingkatkan sehingga angka minimal 20 persen bisa dicapai," kata Airlangga dalam konferensi pers Perpanjangan PPKM, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Kantor Non Esensial Bisa WFO Maksimal 25 Persen

Saat ini, ada 10 kabupaten/kota yang masih menerapkan PPKM Level 4 hingga 4 Oktober 2021. Salah satu wilayah yang menerapkan adalah Kota Padang, Sumatera Barat.

Airlangga menuturkan, asesmen Level 4 disematkan kepada daerah dengan vaksinasi di bawah 50 persen dari penduduk. 10 kabupaten/kota yang masih menerapkan PPKM Level 4, ialah Aceh Tamiang, Pidie, Bangka, Padang, Banjarbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan, dan Bulungan.

Untuk itu dia meminta kepada daerah tersebut segera mengakselerasi vaksinasi sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan kembali.

"Presiden memberikan arahan terkait dengan stok vaksin yang untuk segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan," ucap Airlangga.

Untuk efektifitas dan fleksibilitas, pemerintah menambah besaran alokasi vaksin kepada TNI/Polri yang akan diberikan kepada warga dari 20 persen menjadi masing-masing 25 persen. Sementara Dinas Kesehatan (Dinkes) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sebesar 50 persen.

Selain akselerasi vaksin, pemerintah akan melakukan pengetatan pintu masuk baik melalui udara, laut dan darat. Pengetatan dilakukan untuk mencegah penyebaran varian baru Covid-19, yakni varian MU dan Lambda.

"Tentunya melibatkan seluruh stakeholder dan kita harus antisipasi terhadap varian baru tersebut. Kegiatan terkait dengan 3T dan penggunaan apk Pedulilindungi harus digunakan secara intensif," pungkas Airlangga.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal