Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kompas.com - 22/09/2021, 16:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat tambahan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp Rp 992,7 miliar.

Tambahan anggaran tersebut membuat anggaran Kemenkeu mencapai Rp 44 triliun dari sebelumnya Rp 43 triliun, menyusul penyesuaian anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu tahun 2022.

"Dalam rapat kerja Komisi XI tanggal 2 September 2021, telah disetujui kebutuhan dukungan anggaran untuk reformasi fiskal dan pemulihan ekonomi total sebesar Rp 992,78 miliar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: APBN Bekerja Luar Biasa Keras di Tengah Pandemi Covid-19

Berdasarkan sumber dana, alokasi anggaran Kemenkeu terdiri dari rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), HLN, dan BLU. Besaran anggaran rupiah murni Rp 34 triliun, PNBP Rp 7,08 miliar, HLN Rp 22,2 miliar, dan BLU Rp 9,36 triliun.

Perubahan anggaran ini membuat dana untuk program dukungan manajemen meningkat jadi Rp 37,47 triliun. Sebelumnya, dana untuk program ini hanya Rp 36,48 triliun.

Sementara program lainnya tidak mengalami perubahan. Program pengelolaan belanja negara Rp 17 juta, program pengelolaan penerimaan negara Rp 2,69 miliar, program kebijakan fiskal Rp 35,5 juta, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 176 juta.

Lalu, program yang masuk dalam fungsi ekonomi, yakni program pengelolaan penerimaan negara Rp 1,34 juta, dan program dukungan manajemen Rp 188 juta. Selanjutnya, program dukungan manajemen untuk fungsi pendidikan Rp 3,41 miliar.

"Mohon berkenan pimpinan (rapat kerja) dan Anggota Dewan yang terhormat menyetujui kebutuhan anggaran tersebut," tutur Sri Mulyani.

Di saat yang sama, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi Rp 44 triliun pada tahun 2022.

Baca juga: Sri Mulyani: APBN Bekerja Luar Biasa Keras di Tengah Pandemi Covid-19

Persetujuan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyusul penyesuaian anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu tahun 2022.

"Komisi XI DPR RI menyetujui penyesuaian hasil Banggar DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 sebesar Rp 44.012.857.968.000," beber Dito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com