Pemerintah Sudah Suntik Modal Rp 61,8 Triliun ke BLU dan BUMN Sepanjang 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyuntikkan modal ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 61,8 triliun sepanjang 2021.

Realisasi modal itu tersebar di LPDP, PPDPP, LMAN, pinjaman PEN daerah, Hutama Karya, dan LDKPI. Sri Mulyani menyebut, realisasi suntikan modal ini mencapai 33 persen, lebih tinggi dibanding 11 persen di periode yang sama tahun lalu.

"Realisasi ini jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu 33 persen dari 11 persen. Karena di satu sisi APBN kita kemarin performance cukup baik sehingga kita bisa merealisasi investasi ini lebih dini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Waspada Pembobolan Akun Berkedok Bank BCA, Ini Tips Menjaga Keamanan BCA ID

Teranyar pada Agustus 2021, pemerintah sudah merealisasikan suntikkan dana kepada 3 badan, yakni Penanaman Modal Negara (PMN) kepada Hutama Karya Rp 6,21 triliun, BLU LMAN Rp 5,56 triliun, dan BLU PPDPP senilai Rp 1,5 triliun

Sri Mulyani menuturkan, pencairan alokasi pembiayaan investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi. Pencairan untuk Hutama Karya misalnya, terealisasi agar mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera melalui pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Pencairan dana diberikan untuk pembangunan 3 ruas tol, yakni Sigli-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Linggau-Bengkulu.

"Sementara LMAN untuk dukungan terhadap PSN, dan PPDPP mendukung fasilitas likuiditas untuk pembelian rumah terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah," jelasnya.

Secara keseluruhan, Realisasi investasi LPDP Rp 20 triliun, PPDPP Rp 12,5 triliun, LMAN Rp 11,1 triliun, pinjaman PEN daerah Rp 10 triliun, Hutama Karya Rp 6,2 triliun, dan LDKPI Rp 2 triliun.

"Kita berharap injeksi ini semuanya bisa mengalir manfaatnya ke masyarakat," harap Sri Mulyani.

Baca juga: Realisasi Anggaran PEN 2021 Baru 53,2 Persen