Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Kompas.com - 23/09/2021, 16:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes).

Bendahara Negara ini meminta pemda membayar insentif nakes tepat waktu karena nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kita akan melakukan intersepsi sehingga kecepatan untuk vaksinasi dan penanganan Covid-19 melalui PPKM tidak terkendala namun kita tetap mendorong untuk insentif nakes bisa dibayarkan secara tepat waktu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Wanita yang akrab disapa Ani ini melaporkan, pemerintah pusat sudah menyalurkan insentif kepada 941.400 tenaga medis dengan total Rp 6,5 triliun.

Sementara penyaluran insentif untuk nakes daerah yang anggarannya berada di pemerintah daerah sudah tersalur Rp 4,1 triliun kepada 357.600 nakes.

Capaian ini memang sudah lebih baik daripada realisasi Rp 1,5 triliun pada Juli 2021 dan Rp 1,9 triliun pada bulan Agustus 2021. 

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan terus memonitor penyaluran tersebut agar berjalan tepat waktu.

"Kita monitor terus terutama di daerah-daerah yang kemarin realisasi tenaga medis agak terlambat, kita coba dorong bersama Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah sudah meminta Pemda mengalokasikan 8 persen dari DAU dan DBH untuk penanganan Covid-19 dan pembayaran insentif nakes.

Lewat earmarking ini, realisasi pembayaran insentif tenaga medis menjadi lebih baik.

Tercatat, pertumbuhan realisasi insentif nakes di daerah mencapai 216 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, penyaluran DAU/DBH ini baru Rp 11,7 triliun atau Rp 29,9 persen dari pos penanganan Covid-19 sebesar Rp 39,2 triliun.

Secara total, pemerintah sudah menyalurkan DAU/DBH ke Pemda seluruh Indonesia sebesar Rp 281 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Soroti Penyaluran Kredit Perbankan yang Belum Signifikan

"Rp 39,2 triliun (dari DAU/DBH) adalah untuk penanganan Covid-19 dan baru dibelanjakan Rp 11,7 triliun. Penyaluran tahun lalu masih rendah, tapi kita lihat bulan ke bulan naik. Jadi ada suatu kenaikan dari pembayaran nakes di daerah ini tentu sangat baik bagi kesehatan," pungkas Ani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com