Anggaran Sektor Pariwisata Dipangkas untuk Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak bermaksud mengurangi insentif atau anggaran untuk sektor pariwisata di kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Bendahara Negara menyebut, anggaran hanya dialihkan untuk menangani kesehatan yang menyebabkan sektor pariwisata terpukul sangat dalam.

Dia meyakini, bila pandemi bisa ditangani dengan baik, sektor pariwisata akan kembali menggeliat.

Baca juga: Gairahkan Pariwisata, Pemerintah Masih Andalkan Wisatawan Domestik

"Tadi Pak Sandiaga menyampaikan anggaran harus dikurangi, tapi itu bukan karena saya ingin mengurangi anggaran untuk pariwisata, namun itu anggarannya digunakan untuk menangani yang menyebabkan sektor pariwisata terpukul sangat berat, yaitu pandemi Covid-19," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Parekraf, Senin (27/9/2021).

Tercatat, pemerintah sudah empat kali melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk pandemi Covid-19.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, salah satu refocusing terjadi saat varian delta menular di bulan Juni 2021.

Saat itu, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan ditingkatkan menjadi sekitar Rp 220 triliun dari Rp 140 triliun.

Anggaran kesehatan ini menciptakan efek pengganda (multiplier effect) pada sektor lain termasuk pariwisata.

Baca juga: Targetkan Ekonomi Tumbuh 4,5 Persen, Pemerintah Gelontorkan Insentif Sektor Pariwisata

"Ini sebetulnya untuk apa? Ini sebenarnya untuk mendukung sektor pariwisata. Karena tidak mungkin masyarakat akan berwisata, melakukan kegiatan tourism, dan meningkatkan demand terhadap industri kreatif bila terancam Covid-19," ucap dia.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran Rp 220 triliun tersebut digunakan untuk pengadaan vaksinasi sebesar Rp 50 triliun. Pun digunakan untuk membayar perawatan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit.

"Semua mengunakan anggaran pemerintah untuk mendanainya, memang terpaksa mengurangi anggaran di K/L. Jadi apa yang disampaikan Pak Sandi itu betul, tapi itu bukan suatu intensi atau keinginan untuk melakukan (pengurangan anggaran pariwisata). Ini adalah prioritas," tutur dia.

Wanita yang akrab disapa Ani ini berujar, situasi yang dihadapi sektor pariwisata saat ini memang berbeda dengan situasi sebelumnya.

Jika fenomena bom bali maupun bencana alam hanya terjadi di Indonesia, pandemi terjadi di seluruh negara.

Baca juga: Sandiaga Uno Bicara soal Rencana Pembukaan Pariwisata Bali

Virus yang terus bermutasi ini membuat respon kebijakan pemerintah terutama APBN harus fleksibel dan responsif sehingga beberapa anggaran perlu digeser.

"Tanpa pandemi diatasi, tidak ada kegiatan bisa berjalan secara normal, apakah kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kegiatan lain. Jadi ini dalam teknikal ekonomi disebut necessary condition atau yang disebut perlu diatasi sebelum melaksanakan atau mengembalikan atau menormalisir kegiatan lain," kata Sri Mulyani.